Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia

SATU PETA

UNTUK MEMBANGUN INDONESIA

Portal Satu Peta
Kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta

PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA

DIBAGI MENJADI TIGA KEGIATAN UTAMA:

HASIL PRODUK

Portal Satu Peta

Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)


Tentang PKSP

PKSP merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai:
1. Acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor
2. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang

PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.

Baca Selengkapnya


Struktur Organisasi

Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, telah dibentuk 2 tim yaitu Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP. Tim Percepatan KSP diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sedangkan Tim Pelaksana KSP diketuai oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).

Baca Selengkapnya

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016

Dengan pertimbangan dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Perpres ini menegaskan, bahwa Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhian satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoprtal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional...
Baca Selengkapnya


Berita Terbaru
20180823051546_keluar_agustus,_kebijakan_satu_peta_bakal_meluncur_sebelum_hut_ri..jpeg

Keluar Agustus, Kebijakan Satu Peta Bakal Meluncur Sebelum HUT RI

16 Jul 2018

Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) bisa keluar sebelum 17 Agustus 2018. Kebijakan ini dipercaya akan memudahkan masalah perizinan antar stakeholder dan juga investor.

20180823050734_kebijakan_satu_peta_bakal_permudah_investor_untuk_investasi..jpeg

Kebijakan Satu Peta Bakal Permudah Investor untuk Investasi

16 Jul 2018

Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) akan memberikan kemudahan investor berinvestasi sesuai minat sektor masing-masing. Namun, untuk saat ini Kebijakan Satu Peta baru bisa diberlakukan pada skala 1:50.000 belum pada skala 1:5.000. "Untuk sementara, One Map Policy belum bicara tataran 1:5.000, sekarang 1:50.000 dulu. Teknologi kita masih belum support untuk skala lebih intens itu," ujar Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dodi Slamet Riyadi di Jakarta, Senin (16/7/2018).

20180628032928_rapat_sinkronisasi_igt_kawasan_hutan_dan_igt_tata_ruang_dengan_igt_perizinan_di_pulau_kalimantan..jpeg

Rapat Sinkronisasi IGT Kawasan Hutan dan IGT Tata Ruang dengan IGT Perizinan di Pulau Kalimantan

28 Jun 2018

Kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) kembali dilanjutkan dengan rapat dan klinik integrasi yang diadakan di Hotel Sari Pan Pacific pada hari Kamis, 28 Juni 2018. Kegiatan yang dilakukan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan integrasi dengan tema Rapat Koordinasi dan Klinik Lanjutan Fasilitasi Integrasi Peta Tematik Kehutanan, Penataan Ruang dan Status Perizinan, dan kegiatan sinkronisasi dengan tema Rapat Sinkronisasi IGT Kawasan Hutan dan IGT Tata Ruang (Peta Tatakan) dengan IGT Perizinan di Pulau Kalimantan.

20180606101038_kemenko_perekonomian_dan_dprd_jateng_bahas_rtrw_jateng..jpeg

Kemenko Perekonomian dan DPRD Jateng Bahas RTRW Jateng

21 May 2018

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyambut baik kedatangan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah yang ingin mengonsultasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.


FAQ
Apa itu Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)?

Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai:
1. Acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor
2. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang
PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.

Apa saja peta tematik (IGT) yang dikelola oleh PKSP?

IGT PKSP dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi.

Apa software yang digunakan dalam teknis pemetaan PKSP?

Sekretariat PKSP menggunakan software ArcGIS untuk mendukung kegiatan teknis pemetaan.

Apa format file peta yang diterima oleh Sekretariat PKSP?

Sekretariat PKSP menerima file peta dalam format shapefile (.shp) dan geodatabase (.gdb).

Saya memiliki peta lain yang tidak termasuk dalam IGT PKSP. Dapatkah saya menyampaikan peta tersebut ke Sekretariat PKSP?

Saat ini Sekretariat PKSP hanya menerima 85 peta tematik sesuai rencana aksi Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016.

Bagaimana K/L/D dapat menyampaikan peta tematik ke Sekretariat PKSP?

K/L/D dapat menyampaikan peta tematik langsung ke Sekretariat PKSP melalui alamat berikut.

Bagaimana prosedur penyampaian update peta tematik PKSP oleh K/L/D?

Untuk saat ini, update peta tematik dapat disampaikan langsung ke Sekretariat PKSP melalui alamat berikut.

Bagaimana cara saya melihat/mengunduh peta tematik produk PKSP?

Peta tematik produk PKSP dapat dilihat/diunduh melalui link berikut.

Mengapa saya tidak dapat melihat/mengunduh peta tematik produk PKSP?

Untuk saat ini portal Kebijakan Satu Peta sedang dalam pengembangan.

Bagaimana saya dapat menghubungi anda?

Anda bisa menghubungi kami disini.