Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia

KEBIJAKAN SATU PETA

UNTUK MEMBANGUN INDONESIA

Geoportal KSP

Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)


Tentang PKSP

Permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan konflik agraria merupakan sebagian permasalahan yang menghambat pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2016 Presiden menetapkan kebijakan Percepatan Kebijakan Satu Peta melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. Inisiatif Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) ini merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial.

Baca Selengkapnya


Struktur Organisasi

Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, telah dibentuk 2 tim yaitu Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP. Tim Percepatan KSP diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sedangkan Tim Pelaksana KSP diketuai oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).

Baca Selengkapnya

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016

Dengan pertimbangan dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Perpres ini menegaskan, bahwa Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhian satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoprtal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional...
Baca Selengkapnya


Berita Terbaru
20220623041110_tim_pp._43_tahun_2021_melakukan_penyepakatan_rencana_aksi_penyelesaian_ketidaksesuaian_batas_daerah,_tata_ruang_dan_kawasan_hutan_untuk_34_propinsi_..jpeg

Tim PP. 43 Tahun 2021 Melakukan Penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan untuk 34 Propinsi

27 Apr 2022

Sebagai tindak lanjut penetapan Kepmenko Bidang Perekonomian No. 222 – No.255 Tahun 2022 Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah (Tim PP 43/2021) melaksanakan Penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di 34 Propinsi yang dibagi dalam 6 (enam) wilayah besar pada Bulan Februari-Maret 2022 yaitu Wilayah Sumatera bagian Utara, Wilayah Sumatera bagian Selatan, Wilayah Jawa, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi dan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua. Hasil PITTI Ketidaksesuaian Tatakan yang dituangkan dalam Kepmenko Bidang Perekonomian tersebut, mengidentifikasi terdapat ketidaksesuaian sebesar 43,49 juta hektar atau sekitar 22,8 persen terhadap total luas wilayah nasional, dimana distribusi permasalahan tumpang tindih tatakan terjadi secara merata di seluruh pulau di Indonesia.

20220623040023_sinergi_kebijakan_satu_peta_dan_penyelesaian_ketidaksesuaian_pemanfaatan_ruang_dalam_mendukung_kepastian_hukum_hak_atas_tanah_masyarakat_dan_perizinan_berusaha_serta_reforma_agraria_di_wakatobi..jpeg

Sinergi Kebijakan Satu Peta dan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dalam Mendukung Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat dan Perizinan Berusaha serta Reforma Agraria di Wakatobi

09 Jun 2022

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang diwakili oleh JF Analis Kebijakan Madya, Nurbakti, menghadiri Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) SUMMIT 2022 di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (9/6). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Marina Togo Mowundu, turut mendampingi Presiden dalam Pembukaan GTRA Summit 2022 antara lain Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti W Trenggono, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Bupati Wakatobi Haliana.

20220623040148_kick_off_meeting_pembahasan_renaksi_penyelesaian_pitti_kabupaten_kota_di_prov._sulawesi_tenggara..jpeg

Kick Off Meeting Pembahasan Renaksi Penyelesaian PITTI Kabupaten Kota di Prov. Sulawesi Tenggara

02 Jun 2022

Pasca terbitnya Kepmenko Ekon Nomor 251 Tahun 2021 tentang PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara maka dilaksanakan tindak lanjut dan sosialisasi terkait hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Kepmenko tersebut, Pasal 3 ayat (8) mengamanatkan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan revisi dan mentapkan Peraturan Daerah RTRWK secara serentak dengan mengacu pada RTRWP yang telah ditetapkan.

20220623041634_kick_off_meeting_pembahasan_renaksi_penyelesaian_pitti_kabupaten_kota_di_prov._bengkulu..jpeg

Kick Off Meeting Pembahasan Renaksi Penyelesaian PITTI Kabupaten Kota di Prov. Bengkulu

30 May 2022

Pasca terbitnya Kepmenko Ekon Nomor 230 Tahun 2021 tentang PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu, maka dilaksanakan tindak lanjut dan sosialisasi terkait hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Bengkulu. Dalam Kepmenko tersebut, pada Pasal 3 ayat (7) huruf c terdapat amanat kepada Bupati/Walikota untuk melakukan revisi dan mentapkan Peraturan Daerah RTRWK secara serentak dengan mengacu pada RTRWP yang telah ditetapkan.


FAQ
Apa itu Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)?

Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai:
1. Acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor
2. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang
PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.

Apa saja peta tematik (IGT) yang dikelola oleh PKSP?

IGT PKSP dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi.

Apa software yang digunakan dalam teknis pemetaan PKSP?

Sekretariat PKSP menggunakan software ArcGIS untuk mendukung kegiatan teknis pemetaan.

Apa format file peta yang diterima oleh Sekretariat PKSP?

Sekretariat PKSP menerima file peta dalam format shapefile (.shp) dan geodatabase (.gdb).

Saya memiliki peta lain yang tidak termasuk dalam IGT PKSP. Dapatkah saya menyampaikan peta tersebut ke Sekretariat PKSP?

Saat ini Sekretariat PKSP hanya menerima 85 peta tematik sesuai rencana aksi Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016.

Bagaimana K/L/D dapat menyampaikan peta tematik ke Sekretariat PKSP?

K/L/D dapat menyampaikan peta tematik langsung ke Sekretariat PKSP melalui alamat berikut.

Bagaimana prosedur penyampaian update peta tematik PKSP oleh K/L/D?

Untuk saat ini, update peta tematik dapat disampaikan langsung ke Sekretariat PKSP melalui alamat berikut.

Bagaimana cara saya melihat/mengunduh peta tematik produk PKSP?

Peta tematik produk PKSP dapat dilihat/diunduh melalui link berikut.

Mengapa saya tidak dapat melihat/mengunduh peta tematik produk PKSP?

Untuk saat ini portal Kebijakan Satu Peta sedang dalam pengembangan.

Bagaimana saya dapat menghubungi anda?

Anda bisa menghubungi kami disini.