Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia

SATU PETA

UNTUK MEMBANGUN INDONESIA

Portal Satu Peta
Kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta

PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA

DIBAGI MENJADI TIGA KEGIATAN UTAMA:

HASIL PRODUK

Portal Satu Peta

Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)


Tentang PKSP

PKSP merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai:
1. Acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor
2. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang

PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.

Baca Selengkapnya


Struktur Organisasi

Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, telah dibentuk 2 tim yaitu Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP. Tim Percepatan KSP diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sedangkan Tim Pelaksana KSP diketuai oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).

Baca Selengkapnya

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016

Dengan pertimbangan dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Perpres ini menegaskan, bahwa Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhian satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoprtal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional...
Baca Selengkapnya

Berita Terbaru
20190313032439_keputusan_presiden_no.20_tahun_2018..jpeg

Produk Hukum Kebijakan Satu Peta terkait Klasifikasi Akses Geoportal

13 Mar 2019

Produk Hukum Kebijakan Satu Peta terkait dengan Klasifikasi Akses Geoportal terdiri dari Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Permenko Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Permenko Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

20190523015744_mrt_dan_pengaturan_pemanfaatan_ruang_bawah_tanah_di_dki_jakarta..jpeg

MRT dan Pengaturan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah di DKI Jakarta

23 May 2019

Jakarta – satupeta.go.id Warga DKI Jakarta dan sekitarnya tentu tidak asing dengan Ratangga, Mass Rapid Transit (MRT) pertama di Indonesia. Keberadaan Ratangga berikut dengan stasiun bawah tanahnya tentu tidak dapat dipisahkan dengan pemanfaatan ruang bawah tanah. Pengaturan pemanfaatan ruang bawah tanah dalam skala nasional diatur dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007), sedangkan di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.167/2012 tentang Ruang Bawah Tanah yang merupakan tindak lanjut dari Perda No.1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Pergub DKI Jakarta 167/2012).

20190521112320_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_sumatera_selatan..jpeg

Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Sumatera Selatan

21 May 2019

Pada tanggal 15-17 Mei 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI dan survei lapangan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Sumatera Selatan. Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI bertempatkan di BAPPEDA Pemprov Sumatera Selatan, yang di pimpin oleh Bapak Dodi Slamet Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, dan dibuka oleh Bapak Hendrian Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Serta pembahasan terkait pembagian akun Geoportal kepada perwakilan daerah di Sumatera Selatan oleh Badan Informasi Geospasial yang diwakilkan oleh Bapak Rachman Rifai Selaku Kepala Bidang Penyebarluasan Informasi Geospasial.

20190519010054_pemerintah_dan_pt._bijb_serius_kembangkan_kawasan_aerocity_bandara_international_kertajati_jawa_barat..jpeg

Pemerintah dan PT. BIJB Serius Kembangkan Kawasan Aerocity Bandara International Kertajati Jawa Barat

19 May 2019

Pada Jumat (17/5), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi (TARU-KSE) telah melakukan rapat teknis pengembangan kawasan Aerocity dan optimalisasi pemanfaatan Bandara International Kertajati Jawa Barat (BIJB) bersama dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Jawa Barat, PT Angkasa Pura II  (Persero), PT Angkasa Pura Property, PT BIJB, dan PT BIJB Aerocity Development, dan PT PP Pro Aerocity Development. Bandara yang telah diresmikan pada Juni 2018 dan termasuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional ini rencananya juga akan dikembangkan kawasan aerocity di sekitarnya dengan luas 3.480 Ha.

FAQ
Apa itu Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)?

Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai:
1. Acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor
2. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang
PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.

Apa saja peta tematik (IGT) yang dikelola oleh PKSP?

IGT PKSP dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi.

Apa software yang digunakan dalam teknis pemetaan PKSP?

Sekretariat PKSP menggunakan software ArcGIS untuk mendukung kegiatan teknis pemetaan.

Apa format file peta yang diterima oleh Sekretariat PKSP?

Sekretariat PKSP menerima file peta dalam format shapefile (.shp) dan geodatabase (.gdb).

Saya memiliki peta lain yang tidak termasuk dalam IGT PKSP. Dapatkah saya menyampaikan peta tersebut ke Sekretariat PKSP?

Saat ini Sekretariat PKSP hanya menerima 85 peta tematik sesuai rencana aksi Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016.

Bagaimana K/L/D dapat menyampaikan peta tematik ke Sekretariat PKSP?

K/L/D dapat menyampaikan peta tematik langsung ke Sekretariat PKSP melalui alamat berikut.

Bagaimana prosedur penyampaian update peta tematik PKSP oleh K/L/D?

Untuk saat ini, update peta tematik dapat disampaikan langsung ke Sekretariat PKSP melalui alamat berikut.

Bagaimana cara saya melihat/mengunduh peta tematik produk PKSP?

Peta tematik produk PKSP dapat dilihat/diunduh melalui link berikut.

Mengapa saya tidak dapat melihat/mengunduh peta tematik produk PKSP?

Untuk saat ini portal Kebijakan Satu Peta sedang dalam pengembangan.

Bagaimana saya dapat menghubungi anda?

Anda bisa menghubungi kami disini.