Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia

SATU PETA

UNTUK MEMBANGUN INDONESIA

Portal Satu Peta
Kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta

PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA

DIBAGI MENJADI TIGA KEGIATAN UTAMA:

HASIL PRODUK

Portal Satu Peta

Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)


Tentang PKSP

PKSP merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai:
1. Acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor
2. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang

PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.

Baca Selengkapnya


Struktur Organisasi

Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, telah dibentuk 2 tim yaitu Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP. Tim Percepatan KSP diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sedangkan Tim Pelaksana KSP diketuai oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).

Baca Selengkapnya

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016

Dengan pertimbangan dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Perpres ini menegaskan, bahwa Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhian satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoprtal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional...
Baca Selengkapnya

Berita Terbaru
20190313032439_keputusan_presiden_no.20_tahun_2018..jpeg

Produk Hukum Kebijakan Satu Peta terkait Klasifikasi Akses Geoportal

13 Mar 2019

Produk Hukum Kebijakan Satu Peta terkait dengan Klasifikasi Akses Geoportal terdiri dari Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Permenko Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Permenko Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

20200107024203_launching_peraturan_presiden_no._79_tahun_2019_tentang_percepatan_pembangun_ekonomi_kawasan_di_jawa_tengah..jpeg

Launching Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah

19 Dec 2019

Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian mengadakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah. Sosialiasi ini diadakan dalam rangka penerbitan Perpres 79/2019 beserta lampirannya yaitu Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang.

20200108113220_rakor_dan_penyusunan_rencana_aksi_penyelesaian_pitti_di_kabupaten_kotawaringin_timur,_kalimantan_tengah..jpeg

Rakor dan Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian PITTI di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

12 Dec 2019

Pada tanggal 12-13 Desember 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Klinik penyusunan rencana penyelesaian tumpang tindih antar Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Timur dengan dipimpin oleh Bapak Halikinnor, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

20200108112102_rakor_penyusunan_rencana_aksi_penyelesaian_pitti_di_kabupaten_muara_enim,_palembang..jpeg

Rakor Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian PITTI di Kabupaten Muara Enim, Palembang

05 Dec 2019

Palembang, Kamis 5 Desember 2019 Tim Kebijakan Satu Peta (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan Rakor dan Klinik Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih antar IGT di Kabupaten Muara Enim. Kegiatan ini menjadi langkah awal penyelesaian tumpang tindih antar IGT di Kabupaten Muara Enim yang telah ditunjuk menjadi salah satu wilayah percontohan dalam penyelesaian tumpang tindih antar IGT.

FAQ
Apa itu Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)?

Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai:
1. Acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor
2. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang
PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.

Apa saja peta tematik (IGT) yang dikelola oleh PKSP?

IGT PKSP dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi.

Apa software yang digunakan dalam teknis pemetaan PKSP?

Sekretariat PKSP menggunakan software ArcGIS untuk mendukung kegiatan teknis pemetaan.

Apa format file peta yang diterima oleh Sekretariat PKSP?

Sekretariat PKSP menerima file peta dalam format shapefile (.shp) dan geodatabase (.gdb).

Saya memiliki peta lain yang tidak termasuk dalam IGT PKSP. Dapatkah saya menyampaikan peta tersebut ke Sekretariat PKSP?

Saat ini Sekretariat PKSP hanya menerima 85 peta tematik sesuai rencana aksi Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016.

Bagaimana K/L/D dapat menyampaikan peta tematik ke Sekretariat PKSP?

K/L/D dapat menyampaikan peta tematik langsung ke Sekretariat PKSP melalui alamat berikut.

Bagaimana prosedur penyampaian update peta tematik PKSP oleh K/L/D?

Untuk saat ini, update peta tematik dapat disampaikan langsung ke Sekretariat PKSP melalui alamat berikut.

Bagaimana cara saya melihat/mengunduh peta tematik produk PKSP?

Peta tematik produk PKSP dapat dilihat/diunduh melalui link berikut.

Mengapa saya tidak dapat melihat/mengunduh peta tematik produk PKSP?

Untuk saat ini portal Kebijakan Satu Peta sedang dalam pengembangan.

Bagaimana saya dapat menghubungi anda?

Anda bisa menghubungi kami disini.