Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia

SATU PETA

UNTUK MEMBANGUN INDONESIA

Portal Satu Peta
Kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta

PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA

DIBAGI MENJADI TIGA KEGIATAN UTAMA:

HASIL PRODUK

Portal Satu Peta

Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)


Tentang PKSP

PKSP merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai:
1. Acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor
2. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang

PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.

Baca Selengkapnya


Struktur Organisasi

Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, telah dibentuk 2 tim yaitu Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP. Tim Percepatan KSP diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sedangkan Tim Pelaksana KSP diketuai oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).

Baca Selengkapnya

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016

Dengan pertimbangan dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Perpres ini menegaskan, bahwa Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhian satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoprtal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional...
Baca Selengkapnya


Berita Terbaru
20190313032439_keputusan_presiden_no.20_tahun_2018..jpeg

Produk Hukum Kebijakan Satu Peta terkait Klasifikasi Akses Geoportal

13 Mar 2019

Produk Hukum Kebijakan Satu Peta terkait dengan Klasifikasi Akses Geoportal terdiri dari Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Permenko Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Permenko Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

20190519010054_pemerintah_dan_pt._bijb_serius_kembangkan_kawasan_aerocity_bandara_international_kertajati_jawa_barat..jpeg

Pemerintah dan PT. BIJB Serius Kembangkan Kawasan Aerocity Bandara International Kertajati Jawa Barat

19 May 2019

Pada Jumat (17/5), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi (TARU-KSE) telah melakukan rapat teknis pengembangan kawasan Aerocity dan optimalisasi pemanfaatan Bandara International Kertajati Jawa Barat (BIJB) bersama dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Jawa Barat, PT Angkasa Pura II  (Persero), PT Angkasa Pura Property, PT BIJB, dan PT BIJB Aerocity Development, dan PT PP Pro Aerocity Development. Bandara yang telah diresmikan pada Juni 2018 dan termasuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional ini rencananya juga akan dikembangkan kawasan aerocity di sekitarnya dengan luas 3.480 Ha.

20190430102050_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_sumatera_utara..jpeg

Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Sumatera Utara

30 Apr 2019

Pada tanggal 24-26 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Kinik Validasi Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) dan Survei Lapangan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Sumatera Utara. Rapat ini diselenggarakan di Ruang Rapat BAPPEDA Pemprov Sumatera Utara dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Elisa Marbun selaku Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Aset SDA Provinsi Sumatera Utara. Kemudian rapat dimulai dengan paparan dari Bapak Dodi Slamet Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi terkait klinik validasi PITTI dan survey lapangan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya paparan dari Bapak Prabianto Mukti Wibowo selaku Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan terkait penambahan peta tematik perkebunan kelapa sawit dan tanah objek reforma agrarian (TORA) dalam peta indikatif tumpang tindih IGT.

20190418043045_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_jambi..jpeg

Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Jambi

15 Apr 2019

Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI dan survey lapangan kegiatan sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 April 2019, dibuka oleh Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang bertempat di Bappeda, Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Rapat tersebut dipimpin oleh Ibu Marcia selaku Kepala Bidang Penataan Ruang, Kedeputian Keasdepan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi.


FAQ
Apa itu Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)?

Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai:
1. Acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor
2. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang
PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.

Apa saja peta tematik (IGT) yang dikelola oleh PKSP?

IGT PKSP dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi.

Apa software yang digunakan dalam teknis pemetaan PKSP?

Sekretariat PKSP menggunakan software ArcGIS untuk mendukung kegiatan teknis pemetaan.

Apa format file peta yang diterima oleh Sekretariat PKSP?

Sekretariat PKSP menerima file peta dalam format shapefile (.shp) dan geodatabase (.gdb).

Saya memiliki peta lain yang tidak termasuk dalam IGT PKSP. Dapatkah saya menyampaikan peta tersebut ke Sekretariat PKSP?

Saat ini Sekretariat PKSP hanya menerima 85 peta tematik sesuai rencana aksi Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016.

Bagaimana K/L/D dapat menyampaikan peta tematik ke Sekretariat PKSP?

K/L/D dapat menyampaikan peta tematik langsung ke Sekretariat PKSP melalui alamat berikut.

Bagaimana prosedur penyampaian update peta tematik PKSP oleh K/L/D?

Untuk saat ini, update peta tematik dapat disampaikan langsung ke Sekretariat PKSP melalui alamat berikut.

Bagaimana cara saya melihat/mengunduh peta tematik produk PKSP?

Peta tematik produk PKSP dapat dilihat/diunduh melalui link berikut.

Mengapa saya tidak dapat melihat/mengunduh peta tematik produk PKSP?

Untuk saat ini portal Kebijakan Satu Peta sedang dalam pengembangan.

Bagaimana saya dapat menghubungi anda?

Anda bisa menghubungi kami disini.