What's on Kebijakan Satu Peta?


Feb

21

2021
20210225114236_pemerintah_resmi_menerbitkan_pp_penyelesaian_ketidaksesuaian_..jpeg

Pemerintah Resmi Menerbitkan PP Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah

Pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara resmi berjumlah 49 Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Berdasarkan situs Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, Minggu (21/2/2021) berbagai peraturan turunan UU CK tersebut terdiri dari 45 PP dan 4 Perpres.

Baca Selengkapnya

Feb

19

2021
20210225105023_kebijakan_satu_peta_dukung_pemilihan_lokasi_aoi_program_food_estate_berkelanjutan..jpeg

Kebijakan Satu Peta Dukung Pemilihan Lokasi AOI Program Food Estate Berkelanjutan

Organisasi Pangan Dunia, FAO memprediksi bahwa pandemi Covid-19 berpotensi mengakibatkan terjadinya disrupsi rantai pasok bahan pangan yang dapat menjadi penyebab krisis pangan dunia. Dalam rangka meningkatkan kemandirian sektor pangan serta mengurangi ketergantungan komoditas impor, Pemerintah Indonesia mengusung pengembangan Food Estate yang diharapkan menjadi katalisator ketahanan pangan nasional. Konsep Food Estate merupakan kawasan pertanian yang mengembangkan komoditas pangan, hortikultura, buah-buahan dan aneka tanaman pangan yang terintegrasi dengan industri pangan, sarana produksi dan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan irigasi, jalan hingga konektivitas ke pelabuhan. Pengembangan Food Estate pertama kali diamanatkan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas, Jumat (26 Juni 2020) di Istana Negara yang menetapkan area pengembangan di Kawasan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG), Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan nasional kemudian berkembang hingga ditetapkan beberapa area pengembangan lain, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Papua. 

Baca Selengkapnya

Dec

12

2019
20200108113220_rakor_dan_penyusunan_rencana_aksi_penyelesaian_pitti_di_kabupaten_kotawaringin_timur,_kalimantan_tengah..jpeg

Rakor dan Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian PITTI di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

Pada tanggal 12-13 Desember 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Klinik penyusunan rencana penyelesaian tumpang tindih antar Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Timur dengan dipimpin oleh Bapak Halikinnor, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Dec

05

2019
20200108112102_rakor_penyusunan_rencana_aksi_penyelesaian_pitti_di_kabupaten_muara_enim,_palembang..jpeg

Rakor Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian PITTI di Kabupaten Muara Enim, Palembang

Palembang, Kamis 5 Desember 2019 Tim Kebijakan Satu Peta (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan Rakor dan Klinik Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih antar IGT di Kabupaten Muara Enim. Kegiatan ini menjadi langkah awal penyelesaian tumpang tindih antar IGT di Kabupaten Muara Enim yang telah ditunjuk menjadi salah satu wilayah percontohan dalam penyelesaian tumpang tindih antar IGT.

Baca Selengkapnya