What's on Kebijakan Satu Peta?


Jun

09

2022
20220623040023_sinergi_kebijakan_satu_peta_dan_penyelesaian_ketidaksesuaian_pemanfaatan_ruang_dalam_mendukung_kepastian_hukum_hak_atas_tanah_masyarakat_dan_perizinan_berusaha_serta_reforma_agraria_di_wakatobi..jpeg

Sinergi Kebijakan Satu Peta dan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dalam Mendukung Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat dan Perizinan Berusaha serta Reforma Agraria di Wakatobi

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang diwakili oleh JF Analis Kebijakan Madya, Nurbakti, menghadiri Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) SUMMIT 2022 di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (9/6). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Marina Togo Mowundu, turut mendampingi Presiden dalam Pembukaan GTRA Summit 2022 antara lain Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti W Trenggono, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Bupati Wakatobi Haliana.

Baca Selengkapnya

Jun

02

2022
20220623040148_kick_off_meeting_pembahasan_renaksi_penyelesaian_pitti_kabupaten_kota_di_prov._sulawesi_tenggara..jpeg

Kick Off Meeting Pembahasan Renaksi Penyelesaian PITTI Kabupaten Kota di Prov. Sulawesi Tenggara

Pasca terbitnya Kepmenko Ekon Nomor 251 Tahun 2021 tentang PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara maka dilaksanakan tindak lanjut dan sosialisasi terkait hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Kepmenko tersebut, Pasal 3 ayat (8) mengamanatkan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan revisi dan mentapkan Peraturan Daerah RTRWK secara serentak dengan mengacu pada RTRWP yang telah ditetapkan.

Baca Selengkapnya

May

30

2022
20220623041634_kick_off_meeting_pembahasan_renaksi_penyelesaian_pitti_kabupaten_kota_di_prov._bengkulu..jpeg

Kick Off Meeting Pembahasan Renaksi Penyelesaian PITTI Kabupaten Kota di Prov. Bengkulu

Pasca terbitnya Kepmenko Ekon Nomor 230 Tahun 2021 tentang PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu, maka dilaksanakan tindak lanjut dan sosialisasi terkait hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Bengkulu. Dalam Kepmenko tersebut, pada Pasal 3 ayat (7) huruf c terdapat amanat kepada Bupati/Walikota untuk melakukan revisi dan mentapkan Peraturan Daerah RTRWK secara serentak dengan mengacu pada RTRWP yang telah ditetapkan.

Baca Selengkapnya

Apr

27

2022
20220623041110_tim_pp._43_tahun_2021_melakukan_penyepakatan_rencana_aksi_penyelesaian_ketidaksesuaian_batas_daerah,_tata_ruang_dan_kawasan_hutan_untuk_34_propinsi_..jpeg

Tim PP. 43 Tahun 2021 Melakukan Penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan untuk 34 Propinsi

Sebagai tindak lanjut penetapan Kepmenko Bidang Perekonomian No. 222 – No.255 Tahun 2022 Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah (Tim PP 43/2021) melaksanakan Penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di 34 Propinsi yang dibagi dalam 6 (enam) wilayah besar pada Bulan Februari-Maret 2022 yaitu Wilayah Sumatera bagian Utara, Wilayah Sumatera bagian Selatan, Wilayah Jawa, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi dan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua. Hasil PITTI Ketidaksesuaian Tatakan yang dituangkan dalam Kepmenko Bidang Perekonomian tersebut, mengidentifikasi terdapat ketidaksesuaian sebesar 43,49 juta hektar atau sekitar 22,8 persen terhadap total luas wilayah nasional, dimana distribusi permasalahan tumpang tindih tatakan terjadi secara merata di seluruh pulau di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Feb

20

2022
20220623040552_tim_pp_43_tahun_2021_melakukan_penyepakatan_rencana_aksi_penyelesaian_ketidaksesuaian_batas_daerah,_tata_ruang_dan_kawasan_hutan_untuk_wilayah_sumatera_bagian_utara_..jpeg

Tim PP 43 Tahun 2021 Melakukan Penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan untuk Wilayah Sumatera Bagian Utara

Sebagai tindak lanjut penetapan Kepmenko Bidang Perekonomian No. 222 – No.255 Tahun 2022  Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah (Tim PP 43/2021) melaksanakan Rapat Koordinasi Penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera Bagian Utara yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 5 (Lima) Provinsi  yang terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau serta Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, BIG, KLHK, Kementerian ATR/BPN dan KPK telah menyepakati jangka waktu pelaksanaan Renaksi, baik untuk : (a) Percepatan Penetapan Batas Daerah, (b) Revisi Peraturan Daerah RTRW Provinsi dan, (c) Percepatan Kegiatan Tata Batas dan Pengukuhan Kawasan Hutan

Baca Selengkapnya