What's on Kebijakan Satu Peta?


Feb

20

2022
20220623040552_tim_pp_43_tahun_2021_melakukan_penyepakatan_rencana_aksi_penyelesaian_ketidaksesuaian_batas_daerah,_tata_ruang_dan_kawasan_hutan_untuk_wilayah_sumatera_bagian_utara_..jpeg

Tim PP 43 Tahun 2021 Melakukan Penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan untuk Wilayah Sumatera Bagian Utara

Sebagai tindak lanjut penetapan Kepmenko Bidang Perekonomian No. 222 – No.255 Tahun 2022  Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah (Tim PP 43/2021) melaksanakan Rapat Koordinasi Penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera Bagian Utara yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 5 (Lima) Provinsi  yang terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau serta Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, BIG, KLHK, Kementerian ATR/BPN dan KPK telah menyepakati jangka waktu pelaksanaan Renaksi, baik untuk : (a) Percepatan Penetapan Batas Daerah, (b) Revisi Peraturan Daerah RTRW Provinsi dan, (c) Percepatan Kegiatan Tata Batas dan Pengukuhan Kawasan Hutan

Baca Selengkapnya

Feb

04

2022
20220623023942_prioritisasi_penyelesaian_ketidaksesuaian_tata_ruang,_kawasan_hutan,_serta_izin_dan_hak_atas_tanah..jpeg

Prioritisasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, serta Izin dan Hak Atas Tanah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaiaan Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan hutan, Izin dan Hak Atas Tanah, telah diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) Perekonomian Nomor 222 – Nomor 255 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang (PITTI) Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di 34 Provinsi pada tanggal 28 Oktober 2021.

Baca Selengkapnya

Jan

25

2022
20220623023818_tim_koordinasi_penyelesaian_ketidaksesuaian_tata_ruang,_kawasan_hutan,_izin_dan_atau_hak_atas_tanah_melakukan_penyepakatan_rencana_aksi_penyelesaian_ketidaksesuaian_tatakan_..jpeg

Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah melakukan Penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tatakan

Sebagaimana amanat PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaiaan Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, telah diterbitkan Kepmenko Perekonomian No. 222 – No. 255 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang (PITTI) Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di 34 Provinsi pada tanggal 28 Oktober 2021. 

Baca Selengkapnya

Oct

27

2021
20220623022118_validasi_rancangan_pitti_membantu_menyelesaikan_permasalahan_ketidaksesuaian_dalam_pemanfaatan_ruang..jpeg

Validasi Rancangan PITTI Membantu Menyelesaikan Permasalahan Ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan Ruang

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta terkait pelaksanaan penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang mengacu pada Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Kebijakan Satu Peta menggelar rapat koordinasi dan klinik validasi rancangan PITTI Ketidaksesuaian Batas Administrasi, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua pada tanggal 13 Oktober 2021 di Bali.

Baca Selengkapnya

Oct

07

2021
20220623021847_validasi_rancangan_pitti_dan_pemanfaatannya_oleh_pemerintah_daerah..jpeg

Validasi Rancangan PITTI dan Pemanfaatannya oleh Pemerintah Daerah

Dalam rangka menindaklanjuti sosialisasi Rancangan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) Ketidaksesuaian yang melibatkan 34 Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Kebijakan Satu Peta menggelar Rapat Koordinasi dan Klinik Validasi yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan mengenai Rancangan PITTI Ketidaksesuaian Batas Administrasi, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan untuk Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

Baca Selengkapnya