Kickoff Meeting Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Satu Peta Tahun 2019


20190305123805_kickoff_meeting_pelaksanaan_kegiatan_kebijakan_satu_peta_tahun_2019..jpeg

JAKARTA, SATU PETA 25/02/2019 – Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta mengadakan Kickoff Meeting terkait Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Satu Peta Tahun 2019 di Hotel Harris Vertu, Jakarta dengan mengundang perwakilan berbagai Kementerian/Lembaga.

Kegiatan kickoff ini dibuka oleh Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, Nurwadjedi, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG dan Adi Rusmanto, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG dan dimoderatori oleh Lien Rosalina, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG.

Dalam pembukaannya Wahyu Utomo menyatakan bahwa Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ditargetkan dapat diselesaikan pada bulan Oktober 2019, termasuk 2 (dua) peta IGT RTRLN dan Peta Batas Administrasi tingkat Desa/Kelurahan.

Wahyu Utomo juga menuturkan bahwa penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan perlu diupayakan dan perlu dukungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi melakukan terobosan guna menyelesaikan masalah pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Indonesia.

“Hasil identifikasi tumpang tindih untuk wilayah Kalimantan dan Sumatera telah selesai dilakukan oleh Tim Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta.  Untuk Pulau Kalimantan luasan yang tumpang tindih sekitar 19,3% dari luas wilayah dan untuk Pulau Sumatera sekitar 13,3% dari luas wilayah” tutur Wahyu Utomo.

Rencana kerja pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tahun 2019 dalam hal kompilasi dan integrasi akan dilakukan updating/pemutakhiran integrasi data IGT dan sinkronisasi akan diselesaikan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk wilayah Pulau Jawa, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Dalam hal optimalisasi dan sosialisasi pemanfaatan akses geoportal akan dilakukan migrasi data IGT dari filebase ke database.

Pada kesempatan ini juga disinggung mengenai wacana revisi Perpres No.9/2016. “Kebutuhan penambahan IGT Kebencanaan dan IGT Kelautan akan disesuaikan dan menunggu perkembangan Perpres. Jika dianggap urgent dan sangat penting untuk mengubah Perpres maka akan diupayakan, namun harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan satu Peta baru kemudian dibahas untuk ditetapkan dengan walidata.” tutur Satya Bhakti Parikesit.

Menurut Deputi Badan Informasi Geospasial Tematik tantangan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta antara lain terbatasnya anggaran di K/L dan Pemerintah Daerah, terbatasnya IGT skala besar dan skala menengah dan ketidaksiapan K/L dan Pemda dalam pengoperasian simpul jaringan untuk berbagi pakai data.

Kemudian Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG menambahkan bahwa kondisi Geoportal Kebijakan Satu Peta saat ini adalah data yang di download sangat lambat dikarenakan masih menggunakan filebase via service dan proses geoprocessing dalam geoportal menjadi lebih berat. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut kedepannya geoportal akan menggunakan sistem database. (DNO)




Berita Terkait