Kebijakan Satu Peta Bakal Menambah Peta Tematik Berbasis Kebencanaan


20190307093446_kebijakan_satu_peta_bakal_menambah_peta_tematik_berbasis_kebencanaan..jpeg

JAKARTA, SATU PETA - Indonesia memiliki risiko bencana alam yang tinggi akibat kondisi dan letak geografisnya yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, dilewati sabuk vulkanik dan cincin api pasifik, dan beriklim tropis dengan dua musim (kemarau & hujan). Selain itu, Indonesia termasuk negara dengan potensi terjadinya bencana alam yang cukup tinggi, seperti bencana alam gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, dan angin puting beliung. Untuk itu diperlukan ketersediaan Peta dan Data Kebencanaan yang lengkap dan memadai dalam rangka penyusunan RTRW dan RZWP3K berbasis mitigasi bencana serta diperlukan untuk perencanaan pembangunan Early Warning System yang terintegrasi.

Bencana alam yang baru terjadi di Indonesia yakni bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah serta bencana tsunami di Selat Sunda yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian akibat kerusakan. Melihat dari potensi terjadinya bencana alam di Indonesia yang cukup tinggi ini, maka diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. 

Beberapa Peta Tematik Kebencanaan yang sudah ada dalam Perpres 9/2016 tentang Kebijakan Satu Peta, yaitu: Peta Geologi, Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api, Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami, dan Peta Zonasi Kerentanan Gerakan Tanah. Peta kebencanaan tersebut sudah terdapat dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta.

Dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan pada 11 Desember 2019 lalu, Presiden Jokowi telah mengamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penambahan peta tematik yang dibutuhkan, salah satunya yakni Peta Tematik berbasis Kebencanaan.

Berkaitan dengan arahan Presiden tersebut,  Kemenko Perekonomian bersama dengan K/L telah mengadakan rapat koordinasi pada 1 Februari 2019 di Jakarta. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi Peta Tematik Kebencanaan yang akan ditambahkan dalam Rencana Aksi Percepatan Kebijakan Satu Peta. Rapat dipimpin oleh Dodi S Riyadi, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi dan dihadiri oleh K/L terkait diantaranya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian KP, BIG, BAPETEN, BMKG, BNPB, BPPT, dan LAPAN.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tersebut, diusulkan beberapa Peta Tematik Kebencanaan yang akan ditambahkan dalam Perpres 9/2016, antara lain: Peta Risiko Kecelakaan Transportasi Bahan Nuklir dan Radioaktif; Peta Rawan Banjir; Peta Proyeksi Bencana Hidrometeorologi dan Peta Proyeksi Perubahan Iklim; Peta Bahaya dan Peta Risiko Bencana; Peta Sumber Gempa Bumi dan Peta Potensi Likuifaksi; Peta Klasifikasi Daerah Aliran Sungai, Peta Rawan Erosi, Peta Lahan Kritis, Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Peta Rawan Kebakaran Lahan (Lahan Gambut); Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi Industri; Peta Sumber dan Bahaya Gempa, Peta Potensi Terdampak Kegagalan Bendungan; serta Peta Kawasan Terabrasi dan Peta Rawan Banjir di Kawasan Pesisir. Peta-peta kebencanaan tersebut memiliki cakupan wilayah dan skala yang bervariasi.

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi mengatakan, usulan penambahan Peta Tematik Berbasis Kebencanaan ini diharapkan kedepannya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RZWP3K Provinsi yang berbasis mitigasi bencana, pembangungan early warning system serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan ketika terjadi bencana serta mempercepat proses penanggulangan saat terjadi bencana.  (BTR/DFO).




Berita Terkait