Sinkronisasi Antar IGT dan Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan


20190311092135_sinkronisasi_antar_igt_dalam_rangka_penyelesaian_permasalahan_tumpang_tindih_pemanfaatan_lahan..jpeg

Jakarta - Pada Kamis pekan lalu tepatnya pada tanggal 28 Februari 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antar Informasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Peraturan tersebut dijadikan sebagai Pedoman Pelaksanaan Sinkronisasi untuk Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Antar IGT bagi Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Di dalam peraturan tersebut memuat mekanisme dan tata cara pelaksanaan sinkronisasi yang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: Identifikasi Tumpang Tindih, Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih, dan Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih. Selain memuat hal diatas, dalam peraturan ini juga diamanatkan untuk menetapkan PITTI (Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT) yang merupakan peta hasil identifikasi Tipologi.

Diharapkan dengan terbitnya peraturan tersebut, berbagai permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan dapat terselesaikan, sehingga kepastian berusaha serta peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan diseluruh wilayah Indonesia. (int)




Berita Terkait