Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia


20190315084810_daya_dukung_lingkungan_hidup_dan_pembangunan_berkelanjutan_di_indonesia..jpeg

satupeta.go.id Sustainable Development Goals atau lebih dikenal dengan SDG merupakan 17 agenda bersama seluruh negara yang tergabung dalam United Nations dalam rangka melestarikan bumi yang terangkum dalam "2030 Agenda". Indonesia juga berkomitmen dalam agenda SDG.15 yaitu Life on Land. Lalu, apa kaitannya agenda SDG.15 dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH).

Agenda SDG.15 memuat misi untuk menggunakan ekosistem secara berkelanjutan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menjaga keanekaragaman hayati. Ruang dan wilayah di suatu lingkungan akan terbagi habis oleh ekosistem penyusunnya. Oleh karena itu perlindungan ekosistem dapat dilakukan dengan cara kontrol pada perencanaan pemanfaatan ruang dan wilayah.

Dalam melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), baik Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, Pemerintah harus memperhatikan daya dukung lingkungan hidup (Pasal 19,22 dan 25 UU No.6/2007 tentang Penataan Ruang). Berdasarkan Permen LH No.7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan DDLH, Daya Dukung Lingkungan Hidup diartikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penyusunan RTRW yang tidak memperhatikan DDLH berpotensi mengakibatkan permasalahan lingkungan hidup seperti perubahan iklim, kekeringan, banjir, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan dan longsor.

Dalam menentukan daya dukung lingkungan hidup, pemerintah harus mengetahui kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan manusia dalam pemanfaatan ruang. Ukuran kapasitas dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya di lingkungan tersebut. Hal ini akan menjadi faktor pembatas dan kontrol dalam penentuan pemanfaatan ruang yang tepat.

Penentuan DDLH dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu kemampuan dan kesesuaian lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang, perbandingan ketersediaan dan kebutuhan lahan, dan perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air. Dalam penentuannya, DDLH tidak dapat dibatasi oleh batas wilayah administratif tetapi harus mempertimbangkan keterkaitan ekologis dari suatu ruang wilayah.

Pengaplikasian rencana tata ruang dan wilayah yang sesuai dengan DDLH akan mendukung komitmen pembangunan yang berkelanjutan. DDLH merupakan salah satu kontrol pemerintah dalam menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial masyarakat, dan ekologis dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Hal ini akan menjadi citra positif Indonesia di dunia internasional dan bukti nyata komitmen Indonesia dalam "Agenda 2030" Sustainable Development Goals. (ega)




Berita Terkait