Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Riau


20190319024747_klinik_validasi_dan_survei_lapangan_kegiatan_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_riau..jpeg

Pada tanggal 13 – 15 Maret 2019 Sekretariat Tim PKSP telah melaksanakan klinik validasi dan survei lapangan Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta dengan melibatkan K/L/P terkait, sesuai dengan ketentuan Permenko No. 2 Tahun 2019. Klinik validasi dan survey lapangan bertujuan untuk menguji tipologi skema tumpang tindih dan akurasi Draft Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI). Kegiatan ini, dibuka oleh Sekretaris Daerah, Bapak Ahmad Hijazi, SE., M.Si, yang sekaligus menyampaikan bahwa permasalahan yang ada di Provinsi Riau salah satunya adalah belum ditetapkannya Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang akan menjadi acuan penting dalam pembangunan daerah.

Tahapan  Sinkronisasi antar IGT dalam Kebijakan Satu Peta terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: mengidentifikasi tumpang tindih, melakukan analisis penyelesaian tumpang tindih, dan menyusun rekomendasi penyelesaian tumpang tindih. Validasi merupakan salah satu sub tahapan kegiatan dalam proses identifikasi tumpang tindih antar IGT dalam rangka menetapkan Peta Tumpang Tindih IGT (PITTI). 

Berdasarkan hasil identifikasi awal, di Provinsi Riau terdapat permasalahan tumpang tindih antar IGT sebesar kurang lebih 5%. Untuk itu dalam kegiatan validasi ini, Tim Sekretariat PKSP telah menyerahkan Rancangan Data PITTI Provinsi Riau beserta dokumen pendukung lainnya kepada Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dan Badan Pertanahan Nasional pada 12 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau. Rancangan Data PITTI ini selanjutnya akan divalidasi oleh pemerintah daerah dan hasilnya disampaikan kembali kepada Sekretariat PKSP untuk proses penetapan Peta PITTI.

Selain kegiatan validasi dan survei lapangan, telah dilaksanakan pula pembahasan tentang mekanisme pemberian mandat akses ke geoportal oleh BIG dan kegiatan kompilasi IGT Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi Perkebunan yang di pimpin oleh BIG dan KPK dalam rangka mendukung kegiatan rencana aksi pencegahan korupsi oleh KPK.

Pelaksanaan kegiatan survei lapangan di Provinsi Riau dilakukan untuk melihat akurasi Peta PITTI pada 2 (dua) contoh lokasi tumpang tindih yang terpilih yaitu Tapung Hilir dan Siak Hulu. Pemilihan lokasi survei dilakukan dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut : kemudahan akses, kombinasi permasalahan tumpang tindih dan luas wilayah kegiatan survei. Kegiatan survei  ini diikuti oleh wakil dari KPHP KLHK, BPKH , Kantah Provinsi Riau, DPMPTSP dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar. Dari hasil survei lapangan menunjukan bahwa permasalahan dalam peta sudah sama dengan permasalahan yang ada di lapangan. Namun selain itu ditemukan pula adanya pemanfaatan lahan yang masih memerlukan penyesuaian dengan peruntukkan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP). (aya/ard)

 




Berita Terkait