Rakor Capaian dan Rencana Kegiatan Kebijakan Satu Peta Tahun 2019


20190319125947_rakor_capaian_dan_rencana_kegiatan_kebijakan_satu_peta_tahun_2019..jpeg

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dengan BIG terkait capaian dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tahun 2019. Rakor ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala BIG serta jajarannya dan tim Sekretariat Kebijakan Satu Peta.

Kebijakan satu peta dilakukan melalui tiga tahapan yakni kegiatan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi. Melalui kegiatan kompilasi telah terkumpul 83 dari 85 peta tematik dengan persentase pencapaian sebesar 98%. Dua peta tematik yang belum terkompilasi adalah Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Peta Batas Administrasi Desa/Kelurahan. Sedangkan capaian untuk kegiatan integrasi divisulasisasikan melalui gambar dibawah ini. Produk peta tematik yang telah terintegrasi siap diakses melalui geoportal kebijakan satu peta dengan memperhatikan ketentuan data sharing Kebijakan Satu Peta. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kepres No. 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan IG melalui JIGN, Permenko No. 06 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses Berbagi Data dan IG melalui JIGN, Permenko No. 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan IG melalui JIGN. Untuk capaian kegiatan sinkronisasi adalah telah dilakukan penyusunan rancangan PITTI untuk wilayah Kalimantan sebesar 19,3% dari luas wilayah Kalimantan sedangkan wilayah Sumatera sebesar 13,3% dari luas Wilayah Sumatera.

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Launching Kebijakan Satu Peta di Bulan Desember 2018 yakni Penyelesaian PITTI untuk Seluruh Wilayah Indonesia agar dapat menjadi Peta Kerja Penyelesaian Tumpang Tindih oleh K/L/P/D, penambahan IGT mendukung penyelesaian permasalahan tumapang tindih pemanfaatan lahan, pelaksanaan data Updating untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas produk PKSP, pemanfaatan produk PKSP dan penyusunan Grand Design PKSP yang berkelanjutan pasca 2019, Percepatan Penetapan Batas Administrasi desa/kelurahan. Berdasarkan arahan presiden tersebut, terdapat beberapa capaian yang telah dilakukan yakni (1) Penyelesaian draft PITTI untuk seluruh Indonesia sampai dengan bulan April 2019 serta melakukan validasi dan penetapan PITTI secara bertahap. (2) Telah teridentifikasi 10 IGT pendukung penyelesaian tumpang tindih antar IGT, 18 IGT Kebencanaan, dan 18 IGT Kelautan. (3) Telah disepakati oleh walidata periodesasi tiap IGT untuk proses updating yakni 1 kali pertahun, 2 kali pertahun, 4 kali per tahun dan setiap ada penetapan baru. (4) Pemanfaatan produk PKSP untuk mendukung Online Single Submission (OSS), PPTKH, Moratorium Sawit, Stranas Pencegahan Korupsi. (5) Telah dilakukan deleniasi batas desa indikatif secara kartometris di 43.306 desa/kelurahan (51,9% dari total deleniasi).

Selain itu, perlu dipersiapkan peta dasar untuk skala 1:5.000 untuk wilayah prioritas tinggi dan penyelesaian sinkronisasi dioptimalkan di tahun 2019. Perlu dipersiapkan skema penyelesaian sinkronisasi yang memuat rekomendasi tumpang tindih dan mengintegrasikan dengan peta dasar skala 1:5.000. Kegiatan sinkronisasi tumpang tindih ditargetkan untuk seluruh wilayah Indonesia dapat diselesaikan pada bulan april. Perlu dipersiapkan pula metodologi atau framework penyelesaian sinkronisasi tumpang tindih yang akan linier dengan penyiapan peta dasar 1:5.000 untuk menyelesaikan tumpang tindih di wilayah yang membutuhkan pendetailan dalam pengambilan keputusan. (ard)Peningkatan layanan akses portal KSP juga dilakukan untuk menindaklanjuti arahan presiden agar K/L/P/D dapat memanfaatkan produk kebijakan satu peta. Distribusi akses geoportal KSP telah dilakukan pada 25 dari 61 Kementerian/Lembaga; 10 dari 34 Gubernur; dan 15 dari 514 Bupati /  Walikota di seluruh Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi pemanfataan informasi geospasial yang disertai adanya distribusi akses geoportal KSP agar K/L/P/D dapat memanfaatkan produk KSP. Upaya lainnya yang telah dilakukan untuk meningkatkan layanan akses portal KSP adalah penyiapan geoportal KSP menggunakan Database. Upaya tersebut memerlukan adanya migrasi struktur data IGT Filebase ke Database melalui geoportal.




Berita Terkait