Rencana Penambahan IGT Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Pada One Map Policy


20190320110127_rencana_penambahan_igt_daya_dukung_daya_tampung_lingkungan_hidup_pada_one_map_policy..jpeg

Jakarta – Satupeta.go.id – Pada Jumat dua pekan lalu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) telah melakukan diskusi terkait pemanfaatan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH) dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Diskusi dihadiri oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Diskusi ini menekankan kembali kedudukan analisis DDDT-LH dalam penyusunan RTRW sesuai dengan amanat UU No.26/2007 tentang Tata Ruang dan Permen ATR/BPN No.1/2019 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota dimana analisis DDDT-LH merupakan salah satu parameter penting. Analisis ini pada akhirnya dipertimbangkan untuk menjadi salah satu tambahan IGT dalam PKSP karena dapat menjadi kontrol atau 'wasit' dalam pengambilan keputusan pemanfaatan ruang wilayah.

Untuk penyusunan IGT DDDT-LH, tim PKSP telah memiliki 19 IGT yang tersedia dalam Geoportal One Map Policy. Selain itu, terdapat beberapa data penyusun yang belum terintegrasi antara lain Peta Ekoregion, dimana telah terdapat 177 ekoregion daratan dan 17 ekoregion laut dengan skala nasional (1:500.000). Selain itu juga terdapat data Daya Tampung Pencemaran dan Neraca Sumberdaya Air Permukaan dari Dit.Pengendalian Pencemaran Air KLHK. Terdapat pula Daya Tampung Air, Pangan dan Tekanan Penduduk khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, perlu direncanakan penambahan parameter lain dan inventarisasi data guna meningkatkan kualitas dan ketersediaan data penyusun analisis DDDT-LH.

Selain itu, terdapat beberapa nomenklatur terkait analisis lingkungan yang beririsan dengan DDDT-LH yang dipahami secara berbeda oleh para pemangku kepentingan, yakni antara lain jasa lingkungan (ecosystem services), analisis wilayah ekoregion, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), analisis neraca sumberdaya air, analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan analisis neraca sumberdaya lahan. Hal ini menjadi kendala dalam penerapan analisis DDDT-LH.

Mengingat pentingnya posisi dan penerapan analisis DDDT-LH dalam penyusunan RTRW, sosialisasi, diskusi dan seminar dengan K/L baik tingkat nasional maupun daerah mutlak diperlukan guna mendukung penyusunan IGT DDDT-LH. Penerapan analisis ini dapat menjadi batasan dan memitigasi potensi permasalahan tumpang tindih kepentingan dalam kebijakan perencanaan tata ruang dan wilayah di masa yang akan datang. (ega)




Berita Terkait