Kebijakan Satu Peta dan Percepatan RDTR


20190322030046_kebijakan_satu_peta_dan_percepatan_rdtr..jpeg

Jakarta - Pengaturan RDTR oleh suatu daerah menjadi sangat krusial karena dapat berdampak pada upaya peningkatan investasi sesuai dengan program pemerintah saat ini. Melalui RDTR investor dapat mengetahui dan memiliki kepastian bahwa lokasi yang akan dipilihnya telah sesuai dengan rencana pengembangan yang tertuang di Perda RDTR termasuk ketentuan perizinannya.

Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan nama sistem Online Single Submission (“OSS”), kini pemerintah daerah (“Pemda”) semakin diharuskan untuk melakukan percepatan penetapan RDTR. OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yaitu lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Lembaga OSS, dalam praktiknya, akan menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen. Salah satu izin yang memerlukan komitmen dari pelaku usaha adalah izin lokasi. Namun demikian, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) PP 24/2018, komitmen tersebut tidak akan dibebankan kepada pelaku usaha apabila tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (“RDTR”) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan. Lebih lanjut, pada pasal 44 ayat (1) PP 24/2018 mengamanatkan bahwa Pemda yang belum memiliki RDTR, wajib menetapkan RDTR dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak PP 24/2018 diundangkan (21 Juni 2018) untuk kawasan industri atau kawasan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, percepatan penetapan RDTR sangat diperlukan saat ini.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN saat ini baru ada 43 kabupaten/kota yang telah menetapkan RDTR. Sedikitnya jumlah RDTR yang telah ditetapkan mengindikasikan adanya hambatan-hambatan dalam penyusunan dan penetapannya. Salah satu hambatan yang seringkali ditemukan dalam penyusunan RDTR adalah kurangnya peta-peta tematik sebagai dasar analisis. Hambatan tersebut diharapkan dapat diselesaikan dengan menggunakan 85 informasi geospasial tematik (IGT) yang telah dikompilasi Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta. Walaupun 85 IGT kini masih dalam skala 1:50.000 namun diharapkan dapat menjadi input dalam proses analisis penyusunan RDTR. Percepatan penetapan RDTR harapannya akan sejalan dengan peningkatan investasi di Indonesia. Selanjutnya dengan peningkatan investasi dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan per kapita, alih teknologi, dan peningkatan ekspor. (wln)




Berita Terkait