Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Bengkulu


20190322031306_klinik_validasi_dan_survei_lapangan_kegiatan_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_bengkulu..jpeg

Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian telah melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi IGT dan survei lapangan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Bengkulu. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Bapak H. Gotri Suyanto, M.Si, M.Soc.Sc selaku Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Dodi S Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Bapak Khafid Selaku Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial.

Manfaat kebijakan satu peta dapat mendukung berbagai kebijakan nasional diantaranya penyusunan RTRW, RDTR, RZWP3K, dan RTRL, Online Single Submission (OSS), Reforma Agraria, GNP-SDA & Korsub KPK, Perencanaan Pembangunan Nasional; (RPJMN, SDGs), Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, dan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Launching Kebijakan Satu Peta di Bulan Desember 2018 yakni sebagai beikut: (1) Penyelesaian Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk seluruh wilayah Indonesia agar dapat menjadi peta kerja penyelesaian tumpang tindih oleh K/L/P/D; (2) Penambahan IGT mendukung penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan; (3) Pelaksanaan data updating untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas produk KSP; (4) Pemanfaatan produk dan Penyusunan Grand Design KSP yang berkelanjutan pasca 2019; (5) Percepatan penetapan batas administrasi desa/kelurahan.

Tahapan Sinkronisasi antar IGT dalam Kebijakan Satu Peta terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: mengidentifikasi tumpang tindih, melakukan analisis penyelesaian tumpang tindih, dan menyusun rekomendasi penyelesaian tumpang tindih. Hasil identifikasi PITTI menunjukan terdapat permasalahan tumpang tindih antar IGT sebesar 13 % dari luas wilayah Provinsi Bengkulu.

Tim KSP membuka desk untuk menjelaskan penggunaan pemanfaatan PITTI. Validasi PITTI bertujuan untuk menilai akurasi PITTI, apakah sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Validasi dilakukan dengan cara menumpangsusunkan PITTI dengan data yang dimiliki masing-masing OPD. Tim KSP juga telah menyerahkan data rancangan PITTI Provinsi Bengkulu beserta dokumen pendukung lainnya kepada Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kantor Pertanahan/BPN pada 10 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu.

Pelaksanaan kegiatan survei lapangan di Provinsi Bengkulu dilakukan bersama perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Dinas ESDM, BPKD dan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, Barenlitbang, Dinas PUPR dan Setda Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan survei dilakukan untuk menguji dan mengidentifikasi hasil peta PITTI sekaligus melakukan pengambilan data lapangan dan pemotretan foto udara dengan tiga lokus terpilih di Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 1302,75 hektar. Lokasi yang dipilih merupakan wilayah yang merepresentasikan permasalahan tumpang tindih sehingga menunjukkan ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan peruntukannya, yakni di daerah Taba Penanjung dan Semidang Lagan. Kegiatan survei lapangan menjumpai bahwa permasalahan di peta sudah sesuai dengan kondisi lapangan. “Ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan memerlukan koordinasi lanjutan antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam penyelesaian masalah sektor pertambangan, kehutanan dan tataruang” menurut Faisal selaku Kasi SDA, Barenlitbang Bengkulu Tengah. (yrp/gsy)

 




Berita Terkait