Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Sumatera Barat


20190330111907_klinik_validasi_dan_survei_lapangan_kegiatan_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_sumatera_barat..jpeg

Kebjiakan Satu Peta merupakan upaya perwujudan satu peta yang akurat dan akuntabel, sebagai acuan bersama dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang. Produk Kebijakan Satu Peta harus dimanfaatkan sebagai acuan bersama, sehingga dapat memberikan kepastian dalam perencaanan pembangunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Produk Kebijakan Satu Peta dapat diberbagi pakaikan melalui JIGN.

Seperti yang telah diketahui bersama, Kebijakan Satu Peta terbagi menjadi tiga kegiatan utama yaitu, Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi. Kegiatan Sinkronisasi telah menghasilkan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Peta PITTI disusun dengan menumpangtindihkan Peta Tatakan (Peta Kehutanan dan Peta RTRW) serta Peta Izin baik itu izin dalam kawasan hutan maupun izin yang terkait hak atas tanah.

Rapat Koordinasi dalam Rangka Klinik Validasi IGT dan Survei Lapangan Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada tanggal 27 hingga 29 Maret 2019. Identifikasi awal tumpang tindih berdasarkan tipologi, dari luas total wilayah Provinsi Sumatera Barat yang seluas 4.315.548 Ha, total luas tumpang tindih di Sumatera Barat 557.882 Ha atau 13% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah lokus tumpang tindih sebanyak 25.702 lokus

Kebutuhan klinik dan survei lapangan untuk menguji tipologi dan akurasi Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) yang pelaksanaanya melibatkan K/L/P terkait. Klinik validasi dan survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui survei kondisi aktual dan pengecekan subtansi.

Pada kegiatan klinik validasi, informasi yang dikumpulkan adalah kesesuaian antar tipologi skema atribut tumpang tindih yang telah diidentifikasi oleh Tim Sekretariat PKSP terhadap tumpang tindih yang diidentifikasi oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan saran terhadap tipologi skema tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dan diharapkan Unit Pemerintah Daerah dapat saling berkoordinasi dengan pihak terkait di lingkungan pemerintah provinsi dan walidata IGT untuk memvalidasi tipologi skema tumpang tindih. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan kembali hasil validasi tipologi skema kepada Tim Sekretariat PKSP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak PITTI diterima oleh Pemerintah Daerah. Jika Pemerintah Daerah tidak memberikan tanggapan terkait hasil validasi PITTI maka Pemerintah Daerah dianggap menyetujui tipologi skema tumpang tindih. Klinik validasi IGT bertempat di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Asisten II Sekda Provinsi Sumatera Barat, Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, dan Kepala Pusat Penyebaran Informasi Geospasial, perwakilan Kementerian/Lembaga, serta perwakilan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Telah dilakukan penyerahan PITTI kepada 19 Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan dilakukan kegiatan survei lapangan yaitu: (1) Melihat kesesuaian antara lokasi tumpang tindih di Peta dengan lapangan, (2) Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait IGT penyusun PITTI (3) Melihat aspek kondisi aktual: kesesuaian pemanfaatan lahan dengan izin/ha katas tanahnya, aktivitas eksisting pada lokus yang teridikasi tumpang tindih, konflik lain yang belum terekam pada peta lokus yang teridentifikasi tumpang tindih. Pemilihan lokasi survei lapangan, telah terpilih lokasi tumpang tindih di Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto. Salah satu pertimbangan pemilihan lokasi survei lapangan didasarkan atas kemudahan aksesibilitas,kombinasi permasalahan tumpang tindih dan luas wilayah kegiatan survei. Kegiatan survei lapangan ini dilakukan untuk melihat akurasi peta PITTI di Kecamatan Lembahsegar, Kota Sawahlunto. Kegiatan survei  ini diikuti oleh wakil dari Baperlitbangda, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas ESDM dan DPMPTSP Kota Sawahlunto.

Dari hasil survei lapangan menunjukan bahwa tumpang tindih dalam peta PITTI sesuai dengan kondisi di lapangan. Bahwa perizinan mineral logam sudah berakhir tahun 2016 dan sudah tidak ada kegiatan pertambangan di lapangan. Berdasarkan hasil validasi di lapangan bahwa pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukkan Rencana Tata Ruang. 

Hasil dari klinik validasi dan survei lapangan akan menjadi input bagi Tim Sekretariat PKSP dalam menyusun PITTI dan menyempurnakan metodelogi sinkronisasi. K/L/P nantinya akan mempergunakan output tersebut dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih. (dfo/rtu)




Berita Terkait