Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Bangka Belitung


20190409064944_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_bangka_belitung..jpeg

Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI dan survey lapangan kegiatan sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Bangka Belitung dilakukan pada tanggal 4 hinggal 6 April 2019. Rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Dodi Slamet Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi dan dibuka oleh Bapak Dr. Yan Megawandi, SH., M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Dr. Yan Megawandi, SH., M.Si mengatakan bahwa pentingnya kebijakan satu peta dalam mengatasi permasalahan ego sektoral.

"Sekarang saatnya mengimplementasikan dimensi lain dalam eksekusi perencanaan pembangunan daerah berupa pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik perlu diatasi ego sektoral dan semua K/L tidak perlu membuat peta tematik yang sama, diharapkan sesuai dengan tanggung jawabnya saja." ujarnya.

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Bapak Dodi Slamet Riyadi kemudian menjelaskan mengapa dibutuhkanya Kebijakan Satu Peta.

“Pengadaan lahan terhambat akibat rencana yang tidak sesuai dengan peruntukan RTRW, infrastruktur tidak berkelanjutan karena tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, pengadaan lahan terhambat karena terkendala tumpang tindih dengan izin lain yang telah eksisting. Sementara itu implikasi dari tidak adanya kebijakan satu peta diantaranya konflik perbatasan daerah, sengketa tanah, dan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang” tuturnya.

Pada tanggal 5 April 2019 pelaksanaan kegiatan survey lapangan 2019 di Provinsi Bangka belitung dilakukan bersama perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, BPKH XIII PKP dan PUPR Provinsi Bangka Belitung, Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung, DPUPRP Kab Bangka, Dinas Pertanian, DINPMP2KUKM, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.

Kegiatan survey dilakukan untuk menguji dan mengidentifikasi hasil peta PITTI sekaligus melakukan pengambilan data lapangan dan pemotretan foto udara dengan tiga lokus terpilih di Kabupaten Bangka. Lokasi yang dipilih merupakan wilayah yang mengalami ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan peruntukannya, yakni di Kecamatan Merawang dan Sungailiat.

Kegiatan survei dilakukan untuk menguji dan mengidentifikasi hasil peta PITTI sekaligus melakukan pengambilan data lapangan dan pemotretan foto udara dengan tiga lokus terpilih di Kabupaten Bangka. Lokasi yang dipilih merupakan wilayah yang mengalami ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan peruntukannya, yakni di Kecamatan Merawang dan Sungailiat.

Kegiatan survei lapangan mengidentifikasi bahwa permasalahan di peta sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Terdapat indikasi pemakaian lokasi bersama kawasan Pertambangan Timah dan Perkebunan Sawit di Merawang. Indikasi juga dijumpai antara Pertambangan Timah yang berbeda peruntukan dengan kawasan hutan dan tata ruang di Sungailiat. Perbedaan data tata ruang Tim PKSP dengan Daerah juga dijumpai di lapangan.

“Kedepan diperlukan perbaikan tata kelola dan koordinasi antar sektor agar permasalahan pertambangan, kehutanan, tata ruang serta perkebunan di Bangka dapat terselesaikan, selain itu updating data yang baik juga diperlukan untuk penyelesaian masalah tumpang tindih kedepan.” menurut Insyira selaku Kadis PUPR Kabupaten Bangka. 




Berita Terkait