Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Jambi


20190418043045_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_jambi..jpeg

Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI dan survey lapangan kegiatan sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 April 2019, dibuka oleh Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang bertempat di Bappeda, Kantor Gubernur Provinsi Jambi. 

Rapat tersebut dipimpin oleh Ibu Marcia selaku Kepala Bidang Penataan Ruang, Kedeputian Keasdepan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi.

Pada sesi pembukaan rapat, Asisten II Sekretaris Daearah Provinsi Jambi menyampaikan bahwa Kebijakan Satu Peta memberikan manfaat sebagai acuan dalam perbaikan data spasial, perencanaan tata ruang, dan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan, juga memberikan manfaat di berbagai kalangan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Disambung dengan paparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang, Kedeputian Keasdepan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, sejak bulan Desember tahun 2018 Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta telah melakukan proses integrasi dari 85 peta tematik telah mengasilkan 83 peta tematik yang terkompilasi (98%) dan 2 peta tematik belum tersedia (peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan Peta Batas Administrasi Desa/Kelurahan) sehingga belum dilakukan kompilasi (2%); proses integrasi sesuai dengan tingkat keaktifan K/L walidata dan ketersediaan data di masing-masing wilayah; dan proses sinkronisasi telah teridentifikasi permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang dituangkan dalam Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI), yang mana telah disesuaikan dengan Permenko No 2 Tahun 2 Tahun 2019 tentang Sinkroniasi antar IGT dalam Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Dalam rapat ini Badan Informasi Geospasial juga menyampaikan Kebijakan Satu Peta bertujuan agar informasi geospasial memiliki satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal. Seperti kita ketahui bersama Geoportal Kebijakan Satu Peta secara resmi di luncurkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 11 Desember 2018. Geoportal KSP merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang dapat diunduh melalui alamart url portalksp.ida-sdi.or.id. Informasi Geospasial terbagi dalam Geoportal KSP terbagi menjadi 7 kategori yaitu kelompok IGT Batas Wilayah, IGT Sarana Prasarana, IGT Kawasan Khusus dan Transmigrasi, IGT Kehutanan, IGT Perencanaan Ruang, IGT SDA dan Lingkungan serta IGT Perizinan dan Pertahanan.

Pada kesempatan Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI dan survey lapangan kegiatan sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Jambi dihadiri juga oleh Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Ditjen Infrastruktur Keagrariaan, Kementerian ATR/BPN, beliau menyampaikan Pekerjaan sinkroniasi merupakan pekerjaan yang luar biasa dan berat karena setiap kementerian/lembaga menghasilkan produk peta. Hal ini menyebabkan proses validasi PITTI membutuhkan kerja bersama untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih.




Berita Terkait