Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Sumatera Utara


20190430102050_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_sumatera_utara..jpeg

Pada tanggal 24-26 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Kinik Validasi Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) dan Survei Lapangan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Sumatera Utara.

Rapat ini diselenggarakan di Ruang Rapat BAPPEDA Pemprov Sumatera Utara dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Elisa Marbun selaku Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Aset SDA Provinsi Sumatera Utara. Kemudian rapat dimulai dengan paparan dari Bapak Dodi Slamet Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi terkait klinik validasi PITTI dan survey lapangan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya paparan dari Bapak Prabianto Mukti Wibowo selaku Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan terkait penambahan peta tematik perkebunan kelapa sawit dan tanah objek reforma agrarian (TORA) dalam peta indikatif tumpang tindih IGT. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Bapak Syamsul Hadi selaku Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG mengenai Sosialisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Geoportal Kebijakan Satu Peta (Ina-Geoportal) serta paparan diskusi mengenai pengadaan tanah oleh Bapak Perdananto Ariwibowo selaku Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR/BPN.

Bapak Dodi Slamet Riyadi menjelaskan mengapa dibutuhkan kebijakan satu peta “Penerbitan sertifikat HGU tidak didasarkan pada kesesuaian bidang tanah pada peruntukkan RTRW dan keberadaan Izin/Hak Atas Tanah yang telah terbit lebih dahulu sehingga terjadi tumpang tindah pemanfaatan lahan antara sertifikat HGU yang baru diterbitkan dengan izin/hak atas tanah lain yang sudah terbit terlebih dahulu, serta ketidaksesuaian dengan peruntukkan RTRW akibatnya iklim investasi terganggu karena rendahnya kepastian hukum dalam berinvestasi” ujarnya.

Bapak Elisa Marbun Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Aset SDA Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pentingnya kebijakan satu peta dalam menyatukan data peta tematik

“Banyaknya peta tematik yang sulit dipadukan yang menyebabkan informasi tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga diperlukan kebijakan satu peta ini sesuai dengan arahan presiden dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016 dengan tingkat ketelitian peta 1 : 50.000. Kebijakan Satu Peta dijadikan sebagai acuan dalam pemanfaatan data sehingga tidak terjadi perbedaan data antar peta tematik.” ujarnya.

Untuk Provinsi Sumatera Utara, PITTI yang dihasilkan tim PKSP menunjukan bahwa terdapat 13% dari luas total Provinsi Sumatera Utara terindikasi tumpang tindih. Indikasi tumpang tindih dikategorikan berdasarkan hasil overlay tipologi dua (tidak bermasalah dengan kondisi tertentu) dan tipologi tiga (indikasi bermasalah). Overlay dilakukan berdasarkan 85 IGT yang bersumber dari 19 K/L. Termasuk didalamnya terdapat peta kawasan hutan, peta RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan izin-izin pemanfaatan lahan (HGU, IUP, dan izin lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam proses rencana kerjanya, PITTI tersebut akan dilakukan validasi berdasarkan peraturan daerah yang mungkin tersedia mengenai penataan ruang di Provinsi Sumatera Utara. Setiap pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk mengirimkan tanggapan validasi atas PITTI yang diberikan paling lambat pada 19 Juni 2019. Untuk kemudian dianalisis kembali di tim PKSP hingga ditetapkan dalam keputusan menteri perekonomian.

PITTI yang sudah ditetapkan kemudian akan dianalisis rule based penyelesaian tumpang tindihnya sampai dengan pelaksanaan penyelesaian tumpang tindih secara case by case. Dilihat dari prosesnya, penyelesaian permasalahan tumpang tindih di Indonesia memang masih membutuhkan waktu yang panjang, namun dengan tersedianya PITTI terdapat rencana kerja yang terukur dari pemerintah pusat untuk memperbaiki perencanaan ruang dan wilayah di Indonesia.

Pada tanggal 25 April 2019 dilakukan kegiatan survei lapangan lokus PITTI di Provinsi Sumatera Utara dilakukan bersama perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, BPKH Wilayah I, Bappeda dan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, BPN Kanwil Provinsi SUmatera Utara, Pemerinta Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, dan perwakilan dari Kecamatan Gebang (Kab. Langkat dan Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang).

Kegiatan survei dilakukan untuk menguji dan mengidentifikasi hasil peta PITTI sekaligus melakukan pengambilan data lapangan dan pemotretan foto udara dengan dua lokus terpilih di Kabupaten Langkat dan dan Kabupaten Deli Serdang. Lokasi yang dipilih merupakan wilayah yang mengalami ketidaksesuaian antar izin-izin pemanfaatan lahan yang dikeluarkan dengan rencana tata ruangnya. (yrp/ega/ams)




Berita Terkait