Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Lampung


20190506012213_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_lampung..jpeg

Pada tanggal 2-3 Mei 2019 bertempat di Gedung Pusiban (Kawasan Perkantoran Gubernur Provinsi Lampung), Tim PKSP menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan klinik validasi PITTI untuk wilayah Provinsi Lampung. Rapat dipimpin oleh Bapak Dodi S. Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi dan dibuka oleh Bapak M. Zaeni Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung.

Dalam pembukaannya, Bapak M. Zaeni menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mendukung kegiatan integrasi dan sinkronisasi Kebijakan Satu Peta yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat, hal ini dikarenakan kebutuhan informasi geospasial yang terstandardisasi, terintegrasi dan tersinkronisasi yang bermanfaat untuk penyusunan rencana pembangunan daerah. Dengan terintegrasi dan tersinkronisasinya basis data geospasial maka hal ini akan mempermudah penyelesaian sengketa tapal batas, mempermudah perizinan, memberikan kepastian dalam berusaha (terkait dengan perizinan), merencanakan terkait mitigasi dan kebencanaan, serta integrasi RTRW. Terkait dengan RTRW, perlu diketahui bahwa saat ini dua belas Kabupaten/kota akan melakukan revisi RTRW dan dua Kabupaten/Kota RTRWnya memasuki masa peninjauan kembali. Maka dengan kegiatan sinkronisasi peta ini akan membantu proses revisi dan peninjauan kembali RTRW yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung. 

Dalam diskusi yang dilakukan dalam rapat koordinasi, bertindak sebagai pemateri Bapak Yos Nelson Makelew (BPKH XX Bandar Lampung) dan Bapak  Adi Rusmanto (Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial, BIG). Bapak Yos Nelson mengatakan bahwa di Provinsi Lampung tidak terdapat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dikarenakan luasan kawasan hutan di Provinsi lampung kurang dari 30%.

Bapak Adi Rusmanto dalam paparannya memberikan pemahaman terkait dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dan pemanfaatan data-data spasial melalui Inageoportal. Bapak Adi Rusmanto menjelaskan bahwa JIGN adalah suatu system penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial yang dilakukan secara Bersama, tertib dan terukur, terintegrasi, serta berkesinambungan dan berdaya guna. JIGN diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Lebih lanjut Beliau menerangkan bahwa keberadaan JIGN merupakan bentuk dari pada penguatan infrastruktur informasi geospasial untuk mendukung penyelenggaraan informasi geospasial secara nasional yang terdiri dari kerangka kelembagaan, pemenuhan standar-standar penyelenggaraan informasi geospasial skala besar, pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia pelaksana informasi geospasial baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemenuhan teknologi akuisisi, pemrosesan dan penyebarluasan yang efektif dan efisien. Dengan penguatan infrastruktur informasi geospasial diharapkan ketersediaan data spasial yang terstandardisasi, terintegrasi dan sinkronisasi serta kemudahan dalam mengakses data informasi geospasial sebagai salah satu upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. (ff)




Berita Terkait