Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Sumatera Selatan


20190521112320_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_sumatera_selatan..jpeg

Pada tanggal 15-17 Mei 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI dan survei lapangan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Sumatera Selatan.

Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI bertempatkan di BAPPEDA Pemprov Sumatera Selatan, yang di pimpin oleh Bapak Dodi Slamet Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, dan dibuka oleh Bapak Hendrian Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Serta pembahasan terkait pembagian akun Geoportal kepada perwakilan daerah di Sumatera Selatan oleh Badan Informasi Geospasial yang diwakilkan oleh Bapak Rachman Rifai Selaku Kepala Bidang Penyebarluasan Informasi Geospasial.

“Sejak keluarnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta di Provinsi Sumatera Selatan, dan di beberapa Kabupaten/Kota juga sudah menyusun Perda terkait Kebijakan Satu Peta. Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kegiatan integrasi sebanyak 44 peta tematik dan di tingkat Kabupaten/Kota sudah memiliki web berbasis satu peta. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki 17 Kabupaten/Kota yang sudah Perda untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan terdapat 2 Kabupaten/Kota yang sedang dalam peninjauan kembali untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin” Ujar Bapak Hendrian pada pembukaan rapat Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI dan survei lapangan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tanggal 16 Mei 2019 pelaksanaan kegiatan survei lapangan 2019 di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan bersama perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, BPKH II,Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Dinas PMPTSP Kabupaten Muara Enim, Bappeda Kabupaten Prabumulih, Dinas PUPR Kabupaten Prabumulih dan Tim Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian. 

Kegiatan survei dilakukan untuk menguji dan mengidentifikasi hasil peta PITTI sekaligus melakukan pengambilan data lapangan dan pemotretan foto udara dengan dua lokus terpilih di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Prabumulih. Lokasi yang dipilih merupakan wilayah yang mengalami ketidaksesuaian antar izin dengan tata ruangnya.

Kegiatan survei lapangan mengidentifikasi bahwa permasalahan di peta sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Terdapat indikasi ketidaksesuaian antara pola ruang provinsi dengan pola ruang kabupaten di Kabupaten Muara Enim. Indikasi juga dijumpai pada tambang batubara di kawasan permukiman di Kabupaten Prabumulih. Kondisi eksting menunjukkan izin pertambangan memang sudah dikeluarkan namun belum ada kegiatan tambang dari pemilik izin. Perbedaan data kawasan hutan Tim PKSP dengan Daerah juga dijumpai di lapangan. (yrp/gsy)




Berita Terkait