MRT dan Pengaturan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah di DKI Jakarta


20190523015744_mrt_dan_pengaturan_pemanfaatan_ruang_bawah_tanah_di_dki_jakarta..jpeg

Jakarta – satupeta.go.id Warga DKI Jakarta dan sekitarnya tentu tidak asing dengan Ratangga, Mass Rapid Transit (MRT) pertama di Indonesia. Keberadaan Ratangga berikut dengan stasiun bawah tanahnya tentu tidak dapat dipisahkan dengan pemanfaatan ruang bawah tanah. Pengaturan pemanfaatan ruang bawah tanah dalam skala nasional diatur dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007), sedangkan di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.167/2012 tentang Ruang Bawah Tanah yang merupakan tindak lanjut dari Perda No.1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Pergub DKI Jakarta 167/2012).

Jika menilik pada UU 26/2007, konteks ruang bawah tanah disebut sebagai ruang di dalam bumi. Pemanfaatan ruang di dalam bumi, misalnya untuk jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas, jaringan kereta api, dan jaringan jalan bawah tanah.

Lebih lanjut Pergub DKI Jakarta 167/2012 mengklasifikasikan ruang bawah tanah menjadi 2 (dua) yaitu:

1.Rruang bawah tanah dangkal yang merupakan ruang di bawah permukaan tanah sampai dengan kedalaman 10 m.

Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dangkal yaitu akses stasiun MRT, sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas, kawasan perkantoran, fasilitas parkir, perdagangan dan jasa, pendukung kegiatan gedung di atasnya dan pondasi bangunan gedung di atasnya.

2. Ruang bawah tanah dalam yang merupakan ruang di bawah permukaan tanah dari kedalaman di atas 10 m sampai dengan batas kemampuan penguasaan teknologi dalam pemanfaatan ruang bawah tanah atau batasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dalam yaitu sistem angkutan massal berbasis rel (MRT), sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas dan pondasi bangunan gedung di atasnya.

Berbeda dengan UU 26/2007 yang hanya mengatur pemanfaatan ruang di dalam bumi (ruang bawah tanah) secara umum, Pergub DKI Jakarta 167/2012 mengatur prosedur pemanfaatan dan pengusahaan ruang bawah tanah khususnya untuk kepentingan komersill.

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta 167/2012, pengusahaan ruang bawah tanah dapat dilakukan oleh (i) Pemerintah Daerah, (ii) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (iii) badan usaha milik privat atau (iv) kerja sama antar pihak-pihak tersebut berdasarkan izin pemanfaatan ruang bawah tanah dari Pemerintah Daerah.

Pengusahaan ruang bawah tanah milik Pemerintah Daerah oleh privat dapat dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama yag mengacu pada karakteristik pengembangan yang disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, pengusahaan ruang bawah tanah diharapkan dapat terselenggara dengan memperhatikan kepentingan, keselamatan dan keamanan publik serta kelestarian lingkungan hidup.

Pergub DKI Jakarta 167/2012 juga mengatur bahwa setiap badan usaha yang akan memanfaatkan ruang bawah tanah dangkal maupun dalam harus terlebih dahulu mendapatkan izin pemanfaatan ruang bawah tanah dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Selain pengaturan sebagaimana di atas, pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah pada ruang bawah tanah juga perlu dibuat. Pengaturan ini guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak penguasaan, pemakaian, pemanfaatan dan/atau pengelolaan atas ruang bawah tanah, dengan adanya kereta dan stasiun MRT. (igt)




Berita Terkait