Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Aceh


20190625102125_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_aceh..jpeg

Pada tanggal 19-21 Juni 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI dan survei lapangan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Aceh. Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI bertempatkan di BAPPEDA Pemprov Aceh, yang di pimpin oleh Ibu Marcia selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, dan dibuka oleh Bapak Iskandar Syukri Staf Ahli Gubernur Bidang perekonomian, keuangan, dan Pembangunan Provinsi Aceh Serta pembahasan terkait pembagian akun Geoportal kepada perwakilan daerah di Provinsi Aceh oleh Badan Informasi Geospasial yang diwakilkan oleh Bapak Syamsul Hadi dari KEpala Bidang Pengelolan Data dan Informasi Geospasial, Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan IG BIG.

“Diterbitkannya Perpres No. 9 Th 2016 tujuannya memperbaiki data dimasing-masing sektor dengan kegiatan kompilasi, integrasi sinkronisasi, dan penyusunan rekomendasi. Adapun manfaat yang didapatkan kebijakan satu peta yaitu kemudahan penyelesaian konflik tumpang tindih lahan dan batas didaerah, mempercepat pembangunan didaerah, penegakan proses perizinan didaerah, penyebaran informasi dalam rangka ekonomi sebagai kepastian berusaha, kemudahan simulasi dalam perlindungan hutan dan pertahanan Berbagai perubahan di dunia sangat dinamis disebabkan perkembangan teknologi, faktor ini memunculkan masalah berbagai aspek dan diperlukannya IG yang akurat sebagai informasi penting sebagai acuan pengambilan keputusan.” Ujar Bapak Iskandar Syukri pada pembukaan rapat Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI dan survei lapangan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Aceh.

Pada tanggal 20 Juni 2019 pelaksanaan kegiatan survei lapangan 2019 di Provinsi Aceh dilakukan bersama perwakilan dari DESDM Aceh, Distanbun Aceh, PPHP/Ditjenbun, BPKH Wil XVII, Bappeda Aceh, DLH Aceh Besar, BPN Aceh Besar, PUPR Aceh, Kementrian ATR/BPN dan Tim Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian.

Kegiatan survei dilakukan untuk menguji dan mengidentifikasi hasil peta PITTI sekaligus melakukan pengambilan data lapangan dan pemotretan foto udara dengan tiga lokus di Kabupaten Aceh Besar. Lokasi yang dipilih merupakan wilayah yang mengalami ketidaksesuaian antar izin dengan tata ruangnya.

Kegiatan survei lapangan mengidentifikasi bahwa permasalahan di peta ada yang sesuai dan tidak dengan kondisi lapangan. Terdapat indikasi ketidaksesuaian antara pola ruang provinsi dengan pola ruang kabupaten di Kabupaten Aceh Besar. Indikasi juga dijumpai pada tambang batubara di kawasan permukiman di Kabupaten Aceh. Kondisi eksting menunjukkan izin pertambangan berbeda dengan rencana pola ruang yang dikeluarkan pihak provinsi dan kabupaten. Kondisi eksisting lokus yang dinyatakan sebagai perkebunan sawit ternyata adalah perkebunan kelapa. Perbedaan data kawasan hutan Tim PKSP dengan Daerah juga dijumpai di lapangan. (cp)




Berita Terkait