Launching Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Timur


20200107023243_launching_peraturan_presiden_no._80_tahun_2019_tentang_percepatan_pembangunan_ekonomi_kawasan_di_jawa_timur..jpeg

Tanggal 20 November 2019 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Pentingnya peran Provinsi Jawa Timur terhadap stabilitas perekonomian nasional membuat Jawa Timur menjadi prioritas dalam peningkatan daya saing kawasan terutama peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kawasan yang tercantum dalam lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Keselarasan perencanaan pembangunan antara muatan yang terkandung dalam Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Kawasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat terwujud dengan adanya sebagian besar program/proyek yang diusulkan dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 telah tertampung dalam matriks pembangunan pada level Major Project, Proyek Prioritas Nasional, maupun Proyek K/L sebagaimana dimuat dalam rancangan RPJMN 2020-2024. Perpres Nomor 80 Tahun 2019 juga mengamanatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut.

Selain tugas tersebut yang diamanatkan dalam Perpres, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui unit kerja Sekretariat Kebijakan Satu Peta turut memberikan kontribusi besar dalam proses penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019. Geospatial Database yang dimiliki Kebijakan Satu Peta memberikan sumbangsih vital dalam identifikasi potensi dan tantangan kawasan. Tingkat konektivitas antar wilayah juga dapat dinilai atas dasar analisis geospasial melalui beberapa jenis informasi geospasial tematik (IGT) yang terdapat dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta. Lebih lanjut pemanfaatan produk Kebijakan Satu Peta dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan dapat menjadi informasi dasar dalam mendukung pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan baik berupa arahan dan strategi pembangunan ekonomi hingga penentuan proyek prioritas yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019. Terjaminnya kualitas dan kelengkapan IGT yang dikelola Tim Kebijakan Satu Peta dianggap layak dijadikan dasar dalam mengarahkan penentuan kebijakan agar dapat terlaksana secara tepat sasaran sehingga akselerasi peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Perpres Nomor 80 Tahun 2019 muncul di tengah ketidakpastian investasi, tersusun dengan detil dan sistematis dan berisi rencana-rencana pengembangan ekonomi yang menuntut seluruh dimensi perekonomian di Jawa Timur wajib terlibat dalam proses pelaksanaan Perpres tersebut. Industri subtitusi di Jawa Timur yang dinilai kurang berhasil menyebabkan maraknya konglomerasi, hadirnya Perpres tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi dianggap mampu mengatasi permasalahan tersebut dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang mengharapkan multiplayer effect yang positif dari suatu perencanaan ekonomi” ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Percepatan pembangunan ekonomi Kawasan Gerbangkertosusila, Bromo-Tengger-Semeru, serta Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sebagai kawasan prioritas dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan Kawasan Selingkar Ijen serta Kawasan Madura dan Kepulauan sebagai kawasan pendukung. Keselarasan dan keterpaduan perencanaan pembangunan yang telah digagas pemerintah pusat melalui hadirnya Perpres Nomor 80 Tahun 2019 diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional. (ams)




Berita Terkait