Launching Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah


20200107024203_launching_peraturan_presiden_no._79_tahun_2019_tentang_percepatan_pembangun_ekonomi_kawasan_di_jawa_tengah..jpeg

Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian mengadakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah. Sosialiasi ini diadakan dalam rangka penerbitan Perpres 79/2019 beserta lampirannya yaitu Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang. Sosialisasi ini diadakan dengan mengundang Sekretariat Derah Provisi Jawa Tengah, Bappeda, serta jajaran dinas-dinas di Provinsi Jawa Tengah serta Bappeda dan Dinas Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Selain itu turut diundang pula jajaran Pemerintah Pusat, Akademisi, BUMN/D, dan kalangan asosiasi.

Sosialisasi dengan mengundang Gubernur Jawa Tengah sebagai Keynote Speaker yaitu Bapak Ganjar Pranowo diadakan di Hotel Grand Alila Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu sosialisasi ini juga mengundang beberapa narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Bapak Wahyu Utomo (Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah), Ibu Agustina Murbaningsih (Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet), Bapak Sumedi Andono Mulyo (Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas), serta mendatangkan pembicara dari kalangan BUMN yaitu Bapak Sumarno (Kepala Divisi Jasa Konsuktasi PT SMI). Kepala Bappeda Jawa Tengah yaitu Bapak Prasetya Jatmiko didaulat sebagai moderator jalannya sosialisasi.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan Target untuk peningkatan investasi sehingga dapat mendorong terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi 7% serta mendorong pelaksanaan Perpes 79 Tahun 2019. “Performa investasi Jawa Tengah sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu lebih tinggi dari target, misalnya tahun 2018 bahkan mencapai realisasi 126% dari target dengan jumlah serapan tenaga kerja di dominasi oleh tenaga kerja asal Indonesia. Oleh karenanya peningkatan kemudahan berinvestasi di Jawa Tengah harus terus di optimalkan.” tutur beliau.

Ibu Agustina menyampaikan paparan tentang “Percepatan Pembangunan Ekonomi Guna Meningkatkan Daya Saing Kawasan yang Berdampak pada Pertumbuhan Investasi dan Peningkatan Perekonomian Nasional yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”. Beliau menyampaikan bahwa terdapat amanat pelaksanaan Perpres 79/2019 yang harus dilaksanakan, salah satunya yaitu Guna pelaksanaan Peraturan Presiden ini, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan sesuai peraturan perundang-undangan. “Pelaksanaan Perpes 79/2019 harus dapat memetakan program yang dapat dilaksanaan secara multiyears, sehingga pemda perlu memikirkan payung hukum yang tepat agar jangan sampai pelaksanaan proyek/program hanya berlangsung satu periode kepemimpinan” pesan beliau. 

Dalam sesi selanjutnya, bapak Wahyu menyampaikan paparan tentang Muatan Rencana Induk pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. ”terdapat 270 Proyek dengan nilai investasi 353 Triliun yang akan memakai berbagai sumber pembiayaan dengan porsi terbesar berasal dari KPBU sebesar 42,55% atau seniali 150 Triliun” tutur beliau.  Beliau juga berpesan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perpres 79/2019 terdapat beberapa dukungan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah yang diantaranya adalah penyiapan Project Management Officer (PMO), penyiapan lahan dan perijinan, serta integrasi Program/Kegiatan ke dalam RPJMD. Dalam kesempatan ini pula beliau menyampaikan tentang perlunya pembentukan tim koordinasi pusat dan daerah, serta perlu menentukan proyek prioritas dari 270 proyek yang akan dikembangkan, sehingga ada prioritisasi untuk menyusun  strategi dan melihat kapasitas fiskal.

Sementara itu paparan tentang sinkronisasi Peraturan Presiden No 79/2019 dan rancangan RPJMN 2020-2024 disampaikan oleh Bapak Sumedi. Beliau menyampaikan bahwa dari 270 usulan kegiatan di Provinsi Jawa tengah 68 kegiatan sudah memiliki keterkaitan dengan Major project dan 39 kegiatan telah diakomodir dalam RPJMN 2020-2024. Hal yang berbeda disampaikan oleh kepala Divisi jasa Konsultasi PT SMI yang menyampaikan tentang alternatif dan opsi pembiayaan. Beliau menyampaikan terdapat beberapa opsi pembiayaan oleh pemda yang diantaranya adalah pinjaman daerah dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “KPBU memiliki beberapa manfaat diantaranya Transfer of Knowledge, Alokasi Resiko, Kesempatan Investasi, dan Project Delivery antara pemerintah dan badan usaha” ujarnya.

Sosialisasi yang diselenggrakan selama setengah hari ini telah memberikan gambaran mengenai fungsi dari Peraturan Presiden nomor 79 dalam pengembangan Kawasan di Jawa Tengah yaitu sebagai berikut: (1) Debottlecking, terkait kebijakan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah antara lain dalam pola kerjasama dengan badan usaha, pembiayaan, maupun pemanfaatan BMN/BMD, (2) Optimalisasi Konektifitas Infrastruktur, terkait dengan integrasi konektivitas infrastruktur antar sektor dalam mendukung pengembangan Kawasan, antara lain dengan membangun sistem logistik yang efektif dan efisien, (3) Keberlanjutan Pembangunan, terkait dengan pengembangan Kawasan dengan tetap menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, berkelanjutan ekonomi dan lingkungan, antara lain melalui kemudahan masyarakat mendapatkan akses atas kebutuhan dasar.

Dalam sosialisasi ini dinyatakan bahwa untuk percepatan pelaksanaan Perpres 79 Tahun 2019 perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah, yaitu: (1) Penyiapan Project Management Officer (PMO), Penyiapan Lahan, Penyiapan Perijinan, Integrasi Program/Proyek ke dalam RPJMD, dan (5) integrasi program dalam peninjauan kembali dan revisi RTRW provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota.

Sosialisasi yang diadakan pada akhir tahun 2019 ini telah sukses dilaksanakan karena tingginya antusiasme peserta yang hadir. Dalam kesempatan ini beberapa peserta berkesempatan melakukan diskusi dan sharing dengan narasumber. Setelah diadakan sosialialisasi ini, peserta yang merupakan mayoritas berasal dari pemerintah daerah dapat lebih memahami tentang upaya percepatan pelaksanaan perpres 79/2019, sehingga proyek dan kegiatan yang terdapat dalam lampiran perpres tersebut dapat segera dilaksanakan.




Berita Terkait