Rakor Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian PITTI di Kabupaten Muara Enim, Palembang


20200108112102_rakor_penyusunan_rencana_aksi_penyelesaian_pitti_di_kabupaten_muara_enim,_palembang..jpeg

Palembang, Kamis 5 Desember 2019 Tim Kebijakan Satu Peta (KSP), Kementerian Koordinator Perekonomian bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan Rakor dan Klinik Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih antar IGT di Kabupaten Muara Enim. Kegiatan ini menjadi langkah awal penyelesaian tumpang tindih antar IGT di Kabupaten Muara Enim yang telah ditunjuk menjadi salah satu wilayah percontohan dalam penyelesaian tumpang tindih antar IGT.

Hasil indentifikasi tumpang tindih antar IGT oleh Tim KSP menunjukkan 16,44% wilayah Sumatera Selatan teridentifikasi bermasalah akibat ketidaksinkronisasian antar tatakan (RTRWP/K dan Kawasan Hutan). Kondisi tersebut selaras dengan permasalahan tumpang tindih di Kabupaten Muara Enim. Permasalahan tumpang tindih hasil identifikasi di Kabupaten Muara Enim menunjukkan permasalahan tumpang didominasi ketidaksinkronisasian antar tatakan (RTRWP/K dan Kawasan Hutan) dengan persentase sebesar 20,37%.

Penyelesaian permasalahan tumpang tindih antar IGT ini disampaikan oleh Tim KSP akan didasarkan atas tiga prinsip utama, yaitu legitimasi hukum, penghormatan hak-hak masyarakat, penjaminan kepastian investasi, dan keberlanjutan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk mendukung penyelesaian tumpang tindih antar IGT di Kabupaten Muara Enim yang telah ditunjuk sebagai salah satu wilayah percontohan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Selatan untuk menunjukkan komitmennya adalah melalui pencermatan polygon pada Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) dan penyepakatan lokus yang menjadi prioritas penyelesaian tumpang tindih antar IGT.

Komitmen juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai wilayah percontohan. Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyampaikan bahwa telah dilakukan analisis overlay antar data PITTI dengan tata ruang yang baru sebagai tindaklanjut Kick Off yang sebelumnya dilakukan di Jakarta.

Adapun hasil Rakor dan Klinik Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih antar IGT di Kabupaten Muara Enim adalah telah ditetapkan lokus-lokus prioritas penyelesaian permasalahan tumpang tindih melalui penandatangan Nota Kesepahaman. Penandatangan Nota Kesepahaman tersebut menjadi langkah awal bagi penyelesaian permasalahan tumpang tindih antar IGT yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Kementerian/Lembaga sebagai walidata terkait.(lm)




Berita Terkait