Rakor dan Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian PITTI di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah


20200108113220_rakor_dan_penyusunan_rencana_aksi_penyelesaian_pitti_di_kabupaten_kotawaringin_timur,_kalimantan_tengah..jpeg

Pada tanggal 12-13 Desember 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Klinik penyusunan rencana penyelesaian tumpang tindih antar Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Timur dengan dipimpin oleh Bapak Halikinnor, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Rapat dihadiri oleh unit OPD Provinsi Kalimantan Tengah; Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, OPD Kabupaten Kotawaringin Timur; Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan OPD yang mewakili pemerintah pusat: Kepala Kantor Wilayah Pertanahan/BPN Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pelaksanaan kegiatan klinik bertujuan dalam rangka rapat koordinasi dan penentuan lokus prioritas serta penyusunan rencana aksi penyelesaian permasalahan tumpang tindih antar IGT. Proses penyelesaian tumpang tindih akan dilakukan dengan dasar prinsip legitimasi hukum, penghormatan hak-hak masyarakat, penjaminan kepastian berinvestasi, dan memastikan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa secara umum permasalahan tumpang tindih di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa memiliki karakteristik berbeda. Skema tumpang tindih di Pulau Kalimantan didominasi oleh tumpang tindih antara izin/hak atas tanah pada tatakan (RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang selaras sejumlah 23,28% dari luas Pulau Kalimantan. Sementara, permasalahan tumpang tindih di Pulau Jawa didominasi oleh tidak selarasnya RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota dengan luasan mencapai 37,64% dari luas Pulau Jawa.

Kabupaten Kotawaringin Timur terpilih menjadi model penyelesaian dengan pertimbangan; memiliki luasan tumpang tindih bermasalah 58,3% dari luas kabupaten, skema tumpang tindih mewakili skema yang umumnya terjadi di Kalimantan, serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian tumpang tindih. Adapun rincian indikasi akar permasalahan tumpang tindih sebagai berikut:

  • Tumpang tindih RTRW dengan kawasan non hutan dengan luasan 6,90%
  • Tumpang tindih RTRW dengan kawasan hutan 14,73%
  • Tumpang tindih izin/hak atas tanah pada tatakan selaras 17,76%
  • Kombinasi tumpang tindih RTRW-kawasan hutan-izin/hak atas tanah 18,53%

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan bahwa prioritas penyelesaian dimulai akhir tahun 2019 dengan dimulai dari kategori tumpang Tindih Izin /Hak Atas Tanah pada Tatakan (RTRW dan Kawasan Hutan) yang sudah selaras dan Kombinasi Tumpang Tindih yang melibatkan Izin/Hak Atas Tanah pada (RTRW dan Kawasan Hutan) yang belum selaras. Upaya-upaya penyelesaian permasalahan terkait keterlanjuran antara Hak Atas Tanah dengan Kawasan Hutan saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan regulasi yang berlaku saat ini diantaranya PPTKH, Pelepasan parsial, maupun mekanisme lainnya.

Berdasarkan pembahasan rapat ditentukan beberapa lokus prioritas skema tumpang tindih IGT untuk diselesaikan yakni di Kecamatan Kotabesi, Mentaya Hulu, Cempaga, Cempaga Hulu, Tualan Hulu, Bukit Santuai, Telawang dan Parenggean. Skema prioritas yang telah disepakati sejumlah 13 skema prioritas dengan luasan total daerah tumpang tindih sejumlah 25.513 Hektar. Skema prioritas tumpang tindih yang telah dipilih untuk diselesaiakan dengan luasan terbesar merupakan tumpang tindih pola ruang Kabupaten/Provinsi dengan Hak Atas Tanah (HGU) seluas 16.747 Hektar. 




Berita Terkait