Selesai Integrasikan 84 IGT, Kebijakan Satu Peta Fokus Menyelesaikan Masalah Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan


20200207100850_ratas_presiden_:_kebijakan_satu_peta..jpeg

Kamis (6/2), Keberlanjutan Program Kebijakan Satu Peta sebagai salah satu bagian dari Paket Ekonomi VIII menjadi bahasan penting dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden di Kantor Presiden, Jakarta. Langkah percepatan Kebijakan Satu Peta sampai saat ini telah mampu melaksanakan proses kompilasi dan integrasi sebanyak 84 peta tematik dari 85 peta tematik yang ditargetkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Satu peta yang belum terkompilasi dan terintegrasi adalah peta batas desa/kelurahan yang ditargetkan selesai pada Desember 2020. Tahap lanjutan setelah kompilasi dan integrasi yakni tahap sinkronisasi telah dilaksanakan oleh Tim Kebijakan Satu Peta dengan menghasilkan Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) yang menggambarkan persebaran permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan di seluruh daerah di Indonesia.

“Setelah kompilasi selesai kita akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antar informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah.” ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas siang tadi. Presiden menekankan perlu adanya satu geoportal sebagai wadah kumpulan peta tematik dari Kebijakan Satu Peta yang dapat diakses oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sehingga seluruh instansi pemerintah dapat mengakses peta-peta tematik dari satu sumber data spasial tanpa adanya perbedaan referensi. Presiden mengharapkan kepada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan produk Kebijakan Satu Peta dalam mendukung pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan tata ruang, maupun penyelesaian permasalahan di daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis spasial di Indonesia. Presiden juga menekankan agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkolaborasi menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan mengingat hasil sinkronisasi oleh Tim Kebijakan Satu Peta menunjukkan sekitar 77,3 juta hektar atau 40,6% dari luas Indonesia masih mengalami tumpang tindih pemanfaatan lahan.

“Tumpang tindih itu telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha (berinvestasi) di negara kita, karena itu saya minta hal ini segera diselesaikan. Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan!”, tegas Presiden Jokowi dalam arahannya menindaklanjuti masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Perlunya payung hukum dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan juga menjadi perhatian khusus Presiden dalam rapat terbatas tersebut.

Melalui keterangan Menko Bidang Perekonomian - Airlangga Hartanto, Presiden Jokowi memerintahkan agar Perpres Nomor 9 Tahun 2016 diperbaiki terutama untuk melanjutkan proses one map policy, menambahkan peta tematik lain yang diperlukan seperti tematik kemaritiman dan kebencanaan, serta mencantumkan hal yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Kedepannya jumlah walidata dalam Kebijakan Satu Peta akan ditingkatkan dari yang semula melibatkan 19 kementerian/lembaga menjadi 24 kementerian/lembaga. Kebutuhan pendanaan penyusunan peta batas desa/kelurahan yang diarahkan menggunakan dana desa juga tidak luput disinggung oleh Presiden. Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diberikan arahan khusus terkait penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan dari Presiden. “Bapak Presiden tadi menyatakan bahwa yang diutamakan dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih adalah penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.”, tutur Airlangga Hartanto dalam keterangan pers usai rapat terbatas. (ams)

Sumber foto: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia




Berita Terkait