Citra Satelit Solusi Kebijakan Strategis Nasional


20200207112400_citra_satelit_solusi_kebijakan_strategis_nasional..jpeg

“Satelit adalah jawaban masa depan”, ujar Menristek/BRIN, Prof. Dr. Bambang Soemantri Brojonegoro dalam pembukaan acara Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Penginderaan Jauh Tahun 2020, Selasa (28/1/2020) di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Menristek/BRIN juga menuturkan posisi Indonesia yang strategis berada di garis khatulistiwa (equator) memudahkan kita untuk meluncurkan satelit dibandingkan negara lain di luar area garis khatulistiwa. Kondisi tersebut terjawab oleh rencana LAPAN yang secara bertahap sedang membuat satelit konstelasi orbit rendah. Indonesia sebagai negara yang besar dan satelit menjadi jawaban masa depan dalam perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia. Dengan satelit, diharapkan informasi menjadi lebih jelas, cakupan lebih luas, dan lebih real-time.

Citra satelit penginderaan jauh merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, karenanya kebijakan satu pintu akses citra satelit melalui LAPAN secara gratis yang menjadi langkah implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2012 tetap harus dioptimalkan. Kemudahan akses citra satelit yang memiliki lisensi pemerintah memberikan kemudahan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memanfaatkan citra satelit dalam upaya perencanaan pembangunan berbasis spasial. Integrasi citra satelit yang menjadi tanggung jawab LAPAN mampu memicu efisiensi anggaran negara. Pada tahun 2015 terjadi penghematan anggaran mencapai 3 triliun, 2016 mencapai 5 triliun, tahun 2017 hemat 7 Triliun, dan pada tahun 2018 mampu menghemat anggaran sebesar 13 triliun. Hal tersebut tidak akan terjadi jika masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan pengadaan citra satelit sendiri.

Dalam acara ini dihadiri pula oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian sebagai pembicara utama yang banyak menyampaikan tentang peran citra satelit dalam Kebijakan Satu Peta serta capaian Kebijakan Satu Peta dalam pelaksanaannya dalam periode 2016-2019. “Kami telah menjalin kerjasama dengan LAPAN khususnya dalam pemanfaatan citra satelit dan beberapa satelit dari LAPAN juga telah kami manfaatkan untuk mendukung berbagai macam kegiatan di Sekretariat Kebijakan Satu Peta”, tutur Ir. Dodi Slamet Riyadi, MT, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko Perekonomian. Semenjak kerjasama antara Kemenko Perekonomian dengan LAPAN, citra satelit semakin banyak dilibatkan dalam mendukung berbagai macam kegiatan strategis nasional, terutama Kebijakan Satu Peta.

Dalam perjalanannya, kontribusi citra satelit untuk Kebijakan Satu Peta beberapa diantaranya adalah membantu proses kompilasi data persebaran perkebunan kelapa sawit, analisis perubahan penutup lahan, identifikasi konektivitas infrastruktur wilayah, identifikasi area yang memiliki potensi investasi, identifikasi aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan, dan lain sebagainya. Pemanfaatan citra satelit yang berkelanjutan akan sangat mendorong penguatan peran Kebijakan Satu Peta dalam program strategis kegiatan nasional, baik dalam perbaikan kualitas tata ruang, reforma agraria, penyusunan RDTR, online single submission, penyusunan masterplan pembangunan ekonomi kawasan, gerakan nasional penyelamatan SDA, dan penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Harapannya optimalisasi pemanfaatan citra satelit oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat terus didorong demi tercapainya perencanaan pembangunan berkelanjutan berbasis spasial di Indonesia.

Dalam Rakornas ini Kepala LAPAN, Prof. Thomas didampingi Deputi Bidang Penginderaan Jauh LAPAN, Dr. Orbita Roswintiarti juga menyerahkan penghargaan “Indriya Mandrawa” kepada pemangku kepentingan yang berkomitmen dalam optimalisasi pemanfaatan citra satelit penginderaan jauh. Di samping itu, LAPAN juga memberikan mosaik citra satelit penginderaan jauh berbagai resolusi hasil akuisisi tahun 2019 serta dua e-book berjudul “Informasi Spasial Tematik Klasifikasi Tanaman Sawit Berdasarkan Umur” dan “Informasi Potensi Lokasi Budidaya Kerapu dan Rumput Laut Berbasis Data Satelit”. Data ini diberikan kepada 28 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 50 pemerintah kabupaten/kota. (ams)

Sumber foto : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (lapan.go.id)




Berita Terkait