Kebijakan Satu Peta Dukung Pemilihan Lokasi AOI Program Food Estate Berkelanjutan


20210225105023_kebijakan_satu_peta_dukung_pemilihan_lokasi_aoi_program_food_estate_berkelanjutan..jpeg

Organisasi Pangan Dunia, FAO memprediksi bahwa pandemi Covid-19 berpotensi mengakibatkan terjadinya disrupsi rantai pasok bahan pangan yang dapat menjadi penyebab krisis pangan dunia. Dalam rangka meningkatkan kemandirian sektor pangan serta mengurangi ketergantungan komoditas impor, Pemerintah Indonesia mengusung pengembangan Food Estate yang diharapkan menjadi katalisator ketahanan pangan nasional. Konsep Food Estate merupakan kawasan pertanian yang mengembangkan komoditas pangan, hortikultura, buah-buahan dan aneka tanaman pangan yang terintegrasi dengan industri pangan, sarana produksi dan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan irigasi, jalan hingga konektivitas ke pelabuhan. Pengembangan Food Estate pertama kali diamanatkan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas, Jumat (26 Juni 2020) di Istana Negara yang menetapkan area pengembangan di Kawasan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG), Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan nasional kemudian berkembang hingga ditetapkan beberapa area pengembangan lain, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Papua.

“Prioritas program Food Estate agar dilakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara serta Kementerian/Lembaga agar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta penyelesaian permasalahan pembebasan lahan di lokasi Food Estate” berdasarkan amanat Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Lanjutan pada Kamis (23 September 2020) di Istana Merdeka. Percepatan Food Estate perlu dilakukan karena selain mencegah potensi krisis pangan juga sekaligus sebagai exit strategy Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor pertanian yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, pembangunan Food Estate diprioritaskan untuk mendapat penyelesaian kendala pembangunan termasuk kaitannya dengan penyelesaian izin & non izin, perencanaan tata ruang hingga pengadaan tanah.

Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) memegang peran penting dalam menyediakan data spasial yang telah terintegrasi untuk mendukung pemilihan lokasi lahan pertanian serta mengakomodasi permasalahan tata ruang dan pertanahan di lokasi Food Estate. Sekretariat PKSP menginisasi penentuan area of interest (AOI) program Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Papua yang menjadi dasar pemilihan lokasi Food Estate dan ditetapkan dalam Rapat Terbatas Kabinet Indonesia Maju. AOI merupakan area yang memiliki potensi kesesuaian lahan pertanian yang diseleksi melalui proses tumpang susun hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Informasi Geospasial Tematik (IGT), diantaranya; (1) Kawasan Hutan, (2) Rencana Tata Ruang Wilayah, (3) Penutup Lahan, (4) Penggunaan Tanah, (5) Perkebunan Kelapa Sawit, (6) Lahan Baku Sawah, (7) Daerah Irigasi, (8) Kawasan Transmigrasi, (9) Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan serta (10) Batas Daerah.

Melalui proses penapisan AOI, Sekretariat PKSP merekomendasikan luasan AOI di Kalimantan Tengah seluas 2,3 juta hektar yang meliputi Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangkaraya yang selanjutnya dalam RATAS Kabinet, 26 Juni 2022 ditetapkan seluas 770.601 hektar diantaranya untuk dikembangkan melalui Food Estate. Pengembangan di Kalimantan Tengah terbagi ke dalam dua tahap, yakni (a) Tahap 1 jangka pendek (2020-2021) dengan konsep pertanian small holder (korporasi) seluas 148.268 hektar dan (b) Tahap 2 jangka menengah hingga panjang (dimulai tahun 2022) dengan konsep pengelolaan dikerjasamakan dengan investor seluas 622.333 hektar dan berpeluang diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pangan. Melalui penapisan AOI, juga telah diusulkan luasan AOI pada rencana Food Estate dua provinsi lain, yakni di Papua seluas 1,69 juta hektar yang meliputi Kabupaten yakni Merauke, Mappi dan Boven Digoel serta di Sumatera Selatan seluas 1,74 juta hektar dan akan difokuskan terlebih dahulu pada lahan target intensifikasi rawa seluas 235.351 hektar.

Tantangan mewujudkan Food Estate adalah menjamin pelaksanaan program yang berkelanjutan, salah satunya dengan memilih lokasi berdasarkan kriteria ekologis. Penapisan AOI Food Estate oleh Sekretariat PKSP dilakukan untuk memastikan lokasi Food Estate berada pada wilayah potensial berdasarkan daya dukung lingkungan dan kemampuan lahan dengan memperhatikan sebaran kawasan konservasi, kawasan lindung termasuk kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) untuk menjadi penapis dalam pemilihan lokasi. Berdasarkan kajian spasial, pemilihan lokasi dilakukan pada lahan aluvial rawa yang telah memperhatikan sebaran wilayah gambut khususnya area fungsi lindung gambut dalam, puncak kubah gambut serta gambut ketebalan tinggi untuk tidak dikembangkan menjadi Food Estate. Dalam prosesnya, pengembangan Food Estate juga dilengkapi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL serta Masterplan terintegrasi pada tapak lokasi pengembangan pertanian.

Selain memastikan keberlanjutan dari aspek ekologis, Sekretariat PKSP terus mendukung penyelesaian permasalahan dimensi sosial khususnya aspek tenurial pada program Food Estate. Sekretariat PKSP dan Kemenko Perekonomian terus berfokus melakukan pencermatan dan penyelesaian konflik pertanahan dari hasil Survei IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) oleh Kementerian ATR/BPN di lokasi Tahap I pelaksanaan Food Estate Kalimantan Tengah. Pengembangan Food Estate harus memperhatikan keberadaan hak-hak masyarakat yang terdampak serta dapat mengkombinasikan instrumen eksisting salah satunya melalui Perhutanan Sosial dan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Melalui manajemen berkelanjutan, diharapkan Food Estate tidak hanya mampu menjamin ketersediaan pangan namun juga mendorong terwujudnya kemandirian pangan nasional dengan tetap memperhatikan keberlanjutan aspek ekologis dan sosial. (ap)

*Foto by Hafidz Mubarak A (ANTARA)




Berita Terkait