Pemerintah Resmi Menerbitkan PP Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah


20210225114236_pemerintah_resmi_menerbitkan_pp_penyelesaian_ketidaksesuaian_..jpeg

Pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara resmi berjumlah 49 Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Berdasarkan situs Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, Minggu (21/2/2021) berbagai peraturan turunan UU CK tersebut terdiri dari 45 PP dan 4 Perpres.

Secara substansi, peraturan pelaksanaan tersebut dikelompokkan dalam 11 klaster pengaturan, yaitu :

  1. Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor: 15 PP
  2. Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 4 PP
  3. Investasi: 5 PP dan 1 Perpres
  4. Ketenagakerjaan: 4 PP
  5. Fasilitas Fiskal: 3 PP
  6. Penataan Ruang: 3 PP dan 1 Perpres
  7. Lahan dan Hak Atas Tanah: 5 PP
  8. Lingkungan Hidup: 1 PP
  9. Konstruksi dan Perumahan: 5 PP dan 1 Perpres
  10. Kawasan Ekonomi: 2 PP
  11. Barang dan Jasa Pemerintah: 1 Perpres

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal mendasar yang diatur dalam PP dan Perpres tersebut adalah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi, sejalan dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.

"Hal itu akan dapat memperluas lapangan kerja baru, dan diharapkan akan menjadi upaya Pemerintah mengungkit ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,3% pada tahun 2021 ini." Kata Airlangga selaku Menko Perekonomian dalam pernyataan resminya, Minggu (21/2/2021).

Salah satu isi yang diakomodasi dalam UU CK adalah penyelesaian konflik lahan. Perbedaan regulasi dan data spasial yang tumpang tindih dalam proses pelaksanaan kebijakan mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang dan berdampak pada konflik batas antar daerah, konflik agraria, pemanfaatan yang tidak sesuai tata ruang, dan kerusakan dan ekologi.

Berdasarkan laporan Kebijakan Satu Peta kepada Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas kabinet tahun 2020 lalu menunjukan bahwa seluas 77.365.141 Ha atau 40,6% dari wilayah Indonesia mengalami konflik tumpang tindih. Sebagai upaya penyelesaian konflik tumpang tindih untuk menjamin legitimasi hukum, kepastian investasi, kepastian hak-hak masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam mendukung UU Cipta Kerja diamanatkan pembentukan PP Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. Amanat pembentukan PP tersebut pada Pasal 17 angka 2 UU Cipta Kerja yang berbunyi :

"Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah."

PP tersebut telah resmi diterbitkan yaitu PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. Adapun muatan aturan pada PP 43/2021 tersebut antara lain Penyelesaian Batas Daerah, Penyelesaian Ketidaksesuaian RTRWP, RTRWK, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan, Penyelesaian Ketidaksesuaian Garis Pantai dengan Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut, penyelesaian ketidaksesuaian antara RTRL. RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP3K dengan perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut, kelembagaan dan tata kelola serta penyusunan, pemutakhiran dan penetapan PITTI. Dengan adanya PP 43/2021 tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini terjadi baik di rezim darat maupun wilayah perairan laut.




Berita Terkait