Sosialisasi PP No. 43 Tahun 2021 di Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali


20210412052123_sosialisasi_pp_no._43_tahun_2021_di_wilayah_sumatera,_jawa_dan_bali..jpeg

Bandung, 09 April 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tingkat Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Agenda sosialisasi mengundang Pemerintah Daerah di 17 Provinsi yang bertempat di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kemenko Perekonomian.

"Sosialisasi PP 43/2021 dengan mengundang Pemerintah Daerah dulakukan dalam rangka memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta secara bersama-sama berbagi peran dalam mempercepat penyelesaian permasalahan tumpang tindih" ujar Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja juga turut menyampaikan sambutan mengenai peran penting PP 43/2021 dalam perceparan pembangunan di daerah.

"Ini salah satu yang kami tunggu-tunggu. PP 43  Tahun 2021 ini menurut kami urgensinya sangat tinggi, karena pada kenyataannya banyak yang harus kita sinkronkan," kata Setiawan, dalam Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (09/04/2021). 

Setiawan mengatakan, Jawa Barat mengalami perubahan tutup lahan yang sangat drastis selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2018, dimana berkurangnya hutan lahan kering primer seluas 300 hektare per tahun, hutan lahan kering sekunder seluas 1.224 hektare per tahun, perkebunan seluas 943 hektare per tahun, dan area persawahan berkurang seluas 1.912 hektare per tahun.

"Permasalahan RTRW Jabar juga terjadi dengan bertambahnya pertanian lahan kering campur seluas 7.444 hektare per tahun, pertanian lahan kering seluas 1.901 hektare per tahun, serta pemukiman/bangunan seluas 7.822 hektare per tahun," imbuhnya.

Oleh karena itu, Setiawan berharap PP Nomor 43 Tahun 2021 akan dapat menyelesaikan masalah ketidaksesuaian batas daerah, ketidaksesuaian RTRW Provinsi beserta turunannya, ketidaksesuaian garis pantai, ketidaksesuaian rencana tata ruang laut, serta kelembagaan dan tata ruangannya. (dno/humas jabar)




Berita Terkait