Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2021, PP No. 19 Tahun 2021 dan PP No. 43 Tahun 2021 Bagi Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah


20220623022935_sosialisasi_pp_no._18_tahun_2021,_pp_no._19_tahun_2021_dan__pp_no._43_tahun_2021_bagi_aparat_penegak_hukum_dan__aparat_pengawas_internal_pemerintah..jpeg

Dalam rangka implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah telah mengundangkan 49 peraturan pelaksana ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang  terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya ditetapkan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan mengatasi permasalahan perizinan akibat adanya regulasi yang tidak harmonis, tumpang tindih, serta bersifat sektoral.

Dalam kaitannya dengan upaya pengenaan sanksi, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggunakan pendekatan penyelesaian permasalahan hukum melalui asas ultimum remidium dimana menjadikan hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir yang ditempuh dalam penegakan hukum, dan mengedepankan upaya hukum lain melalui pengenaan sanksi administratif.

Selain asas ultimum remidium, penyelesaian permasalahan hukum dalam UU Cipta Kerja maupun peraturan turunannya juga melalui pendekatan penyelesaian internal birokratis melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) menunggu proses administratif terlebih dahulu sampai selesai sebelum melakukan Penyelidikan dan Penyidikan. Dengan demikian, penguatan peran dan fungsi serta kapasitas APIP sangat diperlukan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan. Adapun penguatan peran, fungsi, dan kapasitas APH juga diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan dan investasi yang dilakukan berada pada koridor hukum dan sejalan dengan prinsip K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan).

“UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya diharapkan mampu memuat dan mengatur proses perizinan yang transparan dan akuntabel secara keseluruhan, dapat menyederhanakan izin di sektor usaha, memberikan kepastian layanan dalam investasi, memudahkan UMKM untuk berusaha, meningkatkan jaminan hukum bagi usaha, memberikan andil dalam upaya pemerintah melakukan penindakan dan pencegahan korupsi di Indonesia, serta sebagai upaya menyelesaikan dan mencegah konflik tumpang tindih terkait penguasaan lahan termasuk izin diatasnya yang juga saat ini didukung dengan adanya program Kebijakan Satu Peta”, ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, melalui sambungan video conference dalam kegiatan Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2021, PP No. 19 Tahun 2021 dan PP No. 43 Tahun 2021 Senin (19/4) di Semarang.

Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang menjadi materi sosialisasi yaitu Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk mendukung tersampaikannya Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja dan memberikan pemahaman informasi yang sama kepada para pihak.

Terkait PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa terdapat muatan baru yang diatur diantaranya terkait Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah negara yang dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan Hak Pengelolaan.

Selanjutnya terkait PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Tenaga Ahli Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Arie Yuriwin, juga menegaskan bahwa bahwa Undang- Undang Cipta Kerja ini sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan investasi dan juga untuk menciptakan lapangan kerja. Salah satu bottle-neck-nya pembangunan infrastruktur adalah pengadaan tanah, sehingga dengan UU CK ini, khususnya bila Negara akan mengadakan tanah untuk kepentingan umum, tahapan-tahapan proses pengadaan tanah akan dipercepat.  Arie melanjutkan, Pemerintah juga berkomitmen memberikan kemudahan serta kepastian kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapat hak atas tanah mereka.

Kegiatan Sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun narasumber dalam kegiatan Sosialisasi ini antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN serta Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Pemerintah juga melakukan sosialisasi untuk tingkat Kementerian/Lembaga serta Pemeringan Daerah (uu-ciptakerja.go.id). 




Berita Terkait