Sinergi Kebijakan Satu Peta dan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dalam Mendukung Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat dan Perizinan Berusaha serta Reforma Agraria di Wakatobi


20220623040023_sinergi_kebijakan_satu_peta_dan_penyelesaian_ketidaksesuaian_pemanfaatan_ruang_dalam_mendukung_kepastian_hukum_hak_atas_tanah_masyarakat_dan_perizinan_berusaha_serta_reforma_agraria_di_wakatobi..jpeg

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang diwakili oleh JF Analis Kebijakan Madya, Nurbakti, menghadiri Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) SUMMIT 2022 di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (9/6). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Marina Togo Mowundu, turut mendampingi Presiden dalam Pembukaan GTRA Summit 2022 antara lain Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti W Trenggono, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Bupati Wakatobi Haliana.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan integrasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga merupakan poin utama dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang. Hal ini dikarenakan masih terdapat ego sektoral yang antar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karenanya, Presiden berpesan bahwa harus terdapat keterbukaan dan sinergi yang tidak hanya berhenti dalam tingkat forum rapat semata.

“Di forum rapat itu, ‘kita (Kementerian/Lembaga) harus terbuka, kita harus terbuka’. Praktiknya tidak, itu yang kita lemah disitu. Sekali lagi saya sampaikan, semua lembaga Pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi”, kata Presiden Joko Widodo.

Presiden menegaskan pentingnya penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang sebagai sarana pemulihan ekonomi masyarakat. Pasalnya dengan penyelesaian sengketa lahan, bagi masyarakat yang mendapat sertifikat tanah dapat membuka akses ekonomi dengan mengakses program pemerintah seperti KUR dan permodalan ke bank dan lembaga keuangan.

“Sertifikat bisa memberikan trigger untuk ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral, jaminan, akses permodalan ke bank.” kata Presiden Joko Widodo.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional (tertuang dalam Perpres Nomor 86 tahun 2018) sekaligus Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (tertuang dalam Perpres Nomor 23 tahun 2021) memiliki peranan utama dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang. Sebagai langkah nyata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Kebijakan Satu Peta telah menyusun dan menyepakati Rencana Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang.

“Dalam Reforma Agraria, kita mengenal Kebijakan Satu Peta (KSP). Harus semuanya mengikuti ini (KSP), harus semuanya mendukung ini (KSP). Kata Presiden Joko Widodo

Lebih lanjut, dalam penutupan acara GTRA SUMMIT 2022, Bapak Nurbakti menyerahkan Rencana Aksi Penyelesaian PITTI Tatakan Kabupaten Wakatobi kepada Bupati Wakatobi Haliana. Nurbakti menyampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan Kepmenko untuk 34 Provinsi terkait Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan mulai dari nomor 222 sampai dengan 255 Tahun 2021.

Dalam acara ini, Presiden membagikan sebanyak 6.437 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada nelayan dan masyarakat Suku Bajo yang berada di Kampung Mola, Kabupaten Wakatobi – Sulawesi Tenggara. Presiden menyampaikan sejak 2015 telah terdapat peningkatan yang signifikan dalam sertifikasi tanah masyarakat. Dari total target 126 juta sertifikat, pada tahun 2015 baru tercapai 46 juta sertifikat. Pada tahun 2022, saat ini telah tercapai 80,6 juta sertifikat. Presiden Joko Widodo berharap melalui GTRA integrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa diperkuat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di kalangan masyarakat.

 




Berita Terkait