Kick Off Meeting Pembahasan Renaksi Penyelesaian PITTI Kabupaten Kota di Prov. Sulawesi Tenggara


20220623040148_kick_off_meeting_pembahasan_renaksi_penyelesaian_pitti_kabupaten_kota_di_prov._sulawesi_tenggara..jpeg

Pasca terbitnya Kepmenko Ekon Nomor 251 Tahun 2021 tentang PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara maka dilaksanakan tindak lanjut dan sosialisasi terkait hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Kepmenko tersebut, Pasal 3 ayat (8) mengamanatkan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan revisi dan mentapkan Peraturan Daerah RTRWK secara serentak dengan mengacu pada RTRWP yang telah ditetapkan.

Terhadap status batas daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, masih terdapat 11 segmen indikatif. Hasil telaah Ketidaksesuaian Tatakan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas 17 Kabupaten/Kota, didapatkan luas Ketidaksesuaian terbesar terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dengan 24,2% dari total luas Ketidaksesuaian di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun luas Ketidaksesuaian terendah terdapat di Kabupaten Buton Tengah. Kabupaten Buton Selatan belum menetapkan Perda RTRWK, sehingga luasan Ketidaksesuaian belum dapat diidentifikasi.

Saat ini status Perda RTRWK di Provinsi Sulawesi Tenggara, dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat tiga Kabupaten/Kota yang sudah memperbarui Perda RTRWnya masing-masing, yaitu Kota Baubau, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Muna Barat. Kabupaten Buton Selatan belum memiliki Perda RTRW, saat ini dalam proses Persetujuan Substansi. Hasil Kesepakatan Renaksi Penyelesaian PITTI Tatakan di Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan Revisi Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara selesai pada bulan April Tahun 2023, sedangkan untuk Kabupaten/Kota dilakukan paling lama satu tahun sejak ditetapkannya Perda RTRW Provinsi.

Untuk selanjutnya, Provinsi diminta melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota terkait revisi Perda RTRWK di Provinsi Sulawesi Tenggara. Renaksi Penyelesaian PITTI Tatakan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara ditargetkan selesai paling lama satu tahun (12 bulan) sejak ditetapkannya Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga diharapkan Revisi RTRWK selesai paling lama pada bulan April 2024.




Berita Terkait