Tim PP 43 Tahun 2021 Melakukan Penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan untuk Wilayah Sumatera Bagian Utara


20220623040552_tim_pp_43_tahun_2021_melakukan_penyepakatan_rencana_aksi_penyelesaian_ketidaksesuaian_batas_daerah,_tata_ruang_dan_kawasan_hutan_untuk_wilayah_sumatera_bagian_utara_..jpeg

Sebagai tindak lanjut penetapan Kepmenko Bidang Perekonomian No. 222 – No.255 Tahun 2022  Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah (Tim PP 43/2021) melaksanakan Rapat Koordinasi Penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera Bagian Utara yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 5 (Lima) Provinsi  yang terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau serta Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, BIG, KLHK, Kementerian ATR/BPN dan KPK telah menyepakati jangka waktu pelaksanaan Renaksi, baik untuk : (a) Percepatan Penetapan Batas Daerah, (b) Revisi Peraturan Daerah RTRW Provinsi dan, (c) Percepatan Kegiatan Tata Batas dan Pengukuhan Kawasan Hutan..

Rencana Aksi tersebut merupakan komitmen Bersama dalam rangka Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan. Dalam kesempatan ini, setiap Provinsi akan segera melaksanakan tindak lanjut dari Kepmenko Bidang Perekonomian  No. 222/2021 untuk Provinsi Aceh, No. 223/2021 untuk Provinsi Sumatera Utara, No. 225/2021 untuk  Provinsi Riau, No. 226/2021 untuk Provinsi Jambi dan No. 227/2021 untuk Provinsi Kepulauan Riau. Terhadap kondisi ketidaksesuaian tatakan di wilayah Sumatera Bagian Utara, maka dapat dirinci data sebagai berikut:

  • Provinsi Aceh dengan persentase 11,8 persen dan permasalahan tertinggi pada kategori F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 613 ribu hektar, serta masih terdapat 27 segmen Batas Kabupaten/Kota indikatif;
  • Provinsi Sumatera Utara dengan persentase 7,5 persen dan permasalahan tertinggi pada kategori F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 415 ribu hektar, serta masih terdapat 40 segmen Batas Kabupaten/Kota indikatif;
  • Provinsi Riau dengan persentase hanya 2,2 persen dan permasalahan tertinggi pada kategori F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 162 ribu hektar, serta masih terdapat 11 segmen Batas Kabupaten/Kota indikatif;
  • Provinsi Kepulauan Riau dengan persentase hanya 28,8 persen dan permasalahan tertinggi pada kategori E (RTRWK dengan Kawasan Hutan) seluas 145 ribu hektar, serta hanya menyisakan 1 segmen Batas Kabupaten/Kota indikatif; dan
  • Provinsi Jambi dengan persentase hanya 22,9 persen dan permasalahan tertinggi pada kategori F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 711 ribu hektar, serta masih terdapat 5 segmen Batas Kabupaten/Kota indikatif.

Sekretaris Daerah Provinsi, SF Haryanto menyambut baik dengan adanya Kepmenko Bidang Perekonomian No. 225 Tahun 2021, dimana Paska PP No. 43/2021 maka pemerintah memiliki langkah yang nyata dalam penyelesaian ketidaksesuaian batas daerah, kawasan hutan, tata ruang, izin dan/atau hak atas tanah serta garis pantai, pungkasnya.

Wahyu Utomo selaku Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kemenko Perekonomian, menegaskan bahwa Paska penyepakatan Rencana Aksi Bersama, selanjutnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait wajib menyusun Rencana Aksi lanjutan sebagai acuan rencana kerja di setiap unit instansi yang dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana, yakni oleh Pejabat Eselon 1 di Kementerian/Lembaga serta Sekda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota penyelesaian. Sejalan dengan hal tersebut Sekda Provinsi Riau menyambut baik adanya Kepmenko Bidang Perekonomian.

Dalam kesempatan ini juga Dodi S. Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan menyerahkan langsung Salinan Kepmenko Bidang Perekonomian No. 225 Tahun 2021 kepada SF Haryanto. Disamping  itu, Tim PP 43/2021 sekaligus melakukan kunjungan lapangan  di Provinsi Riau yang berfokus untuk mengumpulkan beberapa informasi, diantaranya (a) Kondisi lingkungan lokasi ketidaksesuaian, (b) Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan polar uang di rencana tata ruang, (c) Aktivitas eksisting pada lokus terindikasi bermasalah, serta (d) Konflik lain yang belum terekam pada lokus termasuk apabila terdapat izin/ha katas tanah diatasnya.




Berita Terkait