Tim PP. 43 Tahun 2021 Melakukan Penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan untuk 34 Propinsi


20220623041110_tim_pp._43_tahun_2021_melakukan_penyepakatan_rencana_aksi_penyelesaian_ketidaksesuaian_batas_daerah,_tata_ruang_dan_kawasan_hutan_untuk_34_propinsi_..jpeg

Sebagai tindak lanjut penetapan Kepmenko Bidang Perekonomian No. 222 – No.255 Tahun 2022 Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah (Tim PP 43/2021) melaksanakan Penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di 34 Propinsi yang dibagi dalam 6 (enam) wilayah besar pada Bulan Februari-Maret 2022 yaitu Wilayah Sumatera bagian Utara, Wilayah Sumatera bagian Selatan, Wilayah Jawa, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi dan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua. Hasil PITTI Ketidaksesuaian Tatakan yang dituangkan dalam Kepmenko Bidang Perekonomian tersebut, mengidentifikasi terdapat ketidaksesuaian sebesar 43,49 juta hektar atau sekitar 22,8 persen terhadap total luas wilayah nasional, dimana distribusi permasalahan tumpang tindih tatakan terjadi secara merata di seluruh pulau di Indonesia.

 Agenda penyepakatan Rencana Aksi dalam kegiatan tersebut diantaranya (1) Validasi terhadap data input PITTI Ketidaksesuaian Tatakan 2021 dan (2) Tindak lanjut terhadap Penyepakatan Penyelesaian Tumpang Tindih oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi akan menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi Revisi RTRW Provinsi. Hadir dalam penyepakatan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan diantaranya Sekretaris Daerah Propinsi, Bappeda Propinsi dan Dinas terkait penyusunan Tata Ruang, serta Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, BIG, KLHK, Kementerian ATR/BPN dan KPK yang  menyepakati jangka waktu pelaksanaan Renaksi dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepatan baik untuk : (a) Percepatan Penetapan Batas Daerah, (b) Revisi Peraturan Daerah RTRW Provinsi dan, (c) Percepatan Kegiatan Tata Batas dan Pengukuhan Kawasan Hutan.

Wahyu Utomo selaku Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kemenko Perekonomian, menegaskan bahwa “Paska penyepakatan Rencana Aksi Bersama, selanjutnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait wajib menyusun Rencana Aksi lanjutan sebagai acuan rencana kerja di setiap unit instansi yang dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana, yakni oleh Pejabat Eselon 1 di Kementerian/Lembaga serta Sekda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota penyelesaian.”

Dalam kesempatan ini, Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah (Tim PP 43/2021) menyerahkan langsung Salinan Kepmenko Bidang Perekonomian kepada para Sekretaris Daerah di 34 Propinsi. Disamping  itu, Tim PP 43/2021 sekaligus melakukan kunjungan lapangan  pada beberapa lokus sampling yang teridentifikasi terjadi ketidaksesuaian Tata Ruang dan Kawasan Hutan yang berfokus untuk mengumpulkan beberapa informasi, diantaranya (a) Kondisi lingkungan lokasi ketidaksesuaian, (b) Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan pola ruang di rencana tata ruang, (c) Aktivitas eksisting pada lokus terindikasi bermasalah, serta (d) Konflik lain yang belum terekam pada lokus termasuk apabila terdapat izin/hak atas tanah diatasnya.




Berita Terkait