Kick Off Meeting Pembahasan Renaksi Penyelesaian PITTI Kabupaten Kota di Prov. Bengkulu


20220623041634_kick_off_meeting_pembahasan_renaksi_penyelesaian_pitti_kabupaten_kota_di_prov._bengkulu..jpeg

Pasca terbitnya Kepmenko Ekon Nomor 230 Tahun 2021 tentang PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu, maka dilaksanakan tindak lanjut dan sosialisasi terkait hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Bengkulu. Dalam Kepmenko tersebut, pada Pasal 3 ayat (7) huruf c terdapat amanat kepada Bupati/Walikota untuk melakukan revisi dan mentapkan Peraturan Daerah RTRWK secara serentak dengan mengacu pada RTRWP yang telah ditetapkan.

Kemenko Perekonomian telah melakukan penyusunan PITTI Ketidaksesuaian Tatakan yang dalam prosesnya telah di validasi oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil PITTI Ketidaksesuaian Tatakan berhasil mengidentifikasi bahwa terdapat ketidaksesuaian sebesar 43,49 juta hektar atau sekitar 22,8 persen terhadap total luas wilayah nasional. Distribusi permasalahan tumpang tindih tatakan terjadi secara merata di seluruh pulau di Indonesia. Berdasarkan kategori permasalahan ketidaksesuaian secara nasional, diketahui terdapat (a) Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan Kawasan Hutan sebesar 2,2 persen, (b) Ketidaksesuaian antara RTRWK dengan Kawasan Hutan sebesar 6,5 persen, (c) Ketidaksesuaian antara RTRWP dan RTRWK dengan Kawasan Hutan sebesar 1,7 persen, (d) Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK sebesar 11,6 persen dan (e) Ketidaksesuaian antara RTRW terhadap pelepasan Kawasan Hutan sebesar 0,9 persen.

 

Terhadap kondisi ketidaksesuaian tatakan di Provinsi Bengkulu, maka dapat dirinci data sebagai berikut:

  1. Kota Bengkulu dengan presentase 0,24 persen dan permasalahan tertinggi pada tipologi F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 3.920 hektar;
  2. Kabupaten Bengkulu Selatan dengan presentase 2,34 persen dan permasalahan tertinggi pada tipologi F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 35.934 hektar;
  3. Kabupaten Bengkulu Tengah dengan presentase 1,99 persen dan permasalahan tertinggi pada tipologi F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 34.048 hektar;
  4. Kabupaten Bengkulu Utara dengan presentase 3,96 persen dan permasalahan tertinggi pada tipologi F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 54.161 hektar;
  5. Kabupaten Kaur dengan presentase 4,74 persen dan permasalahan tertinggi pada tipologi F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 78.101 hektar;
  6. Kabupaten Kepahiang dengan presentase 2,17 persen dan permasalahan tertinggi pada tipologi F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 40.143 hektar;
  7. Kabupaten Lebong dengan presentase 1,78 persen dan permasalahan tertinggi pada tipologi F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 23.544 hektar;
  8. Kabupaten Muko Muko dengan presentase 4,14 persen dan permasalahan tertinggi pada tipologi F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 60.112 hektar;
  9. Kabupaten Rejang Lebong dengan presentase 1,81 persen dan permasalahan tertinggi pada tipologi F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 31.444 hektar;
  10. Kabupaten Seluma dengan presentase 3,94 persen dan permasalahan tertinggi pada tipologi F1 (RTRWP dengan RTRWK) seluas 64.378 hektar.

 

Sedangkan terhadap status batas daerah masih terdapat 1 segmen indikatif, yakni antara Kabupaten Kepahiang dengan Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan Status Perda RTRWK, dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, yakni Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur sudah penetapan PERDA RTRWK pada tahun 2021. Untuk Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Seluma sedang dalam proses revisi RTRWK, baik pada tahapan rekomendasi Gubernur, rekomendasi PK, pelaksanaan PK, maupun proses revisi di daerah.

Untuk selanjutnya, penetapan Perda RTRW Provinsi Bengkulu di-targetkan rampung pada bulan November atau Desember tahun 2022. Dalam proses menuju penetapan Perda RTRW Provinsi Bengkulu, RTRWK dapat menyusun materi teknis yang kemudian dapat ditetapkan setelah penetapan Perda RTRW Provinsi Bengkulu hingga maksimal 12 (dua belas) bulan semenjak ditetapkannya Perda RTRW Provinisi Bengkulu




Berita Terkait