Penyampaian Kemajuan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta


20220701015836_penyampaian_kemajuan_pelaksanaan_kebijakan_satu_peta..jpeg

Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan Kebijakan Satu Peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Pepres 23/2021) yang diundangkan pada 6 April 2021. Melalui Perpres Nomor 23/2021, Kebijakan Satu Peta berupaya untuk mendorong penggunaan informasi geospasial hasil Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta  yang difokuskan pada 4 (empat) kegiatan utama yakni kegiatan Kompilasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Berbagi Data dan Informasi Geospasial (IG). Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta berdasarkan Amanah Perpres 23/2021 mencakup 158 peta tematik yang melibatkan 24 Kementerian/Lembaga di 34 Provinsi.

Dalam rangka menyampaikan kemajuan dan tantangan yang dihadapi Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta kepada Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), diselenggarakan Rapat Penyampaian Kemajuan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang dipimpin oleh Kepala BIG dan dimoderatori oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG dan dihadiri oleh Deputi Informasi Geospasial Dasar BIG dan Perwakilan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta secara luring, serta Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.

Selain itu, masing-masing satuan tugas hadir dalam Rapat tersebut untuk menyampaikan kemajuan dan kendala setiap Satgas, antara lain Kepala Pusat Pemetaan Integrasi dan Tematik BIG selaku Ketua Satuan Tugas 1 (Kompilasi dan Integrasi); Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas 2 (Sinkronisasi); serta Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG selaku Ketua Satuan Tugas 3 (Berbagi Data dan Informasi Geospasial).

"BIG akan terus berupaya dan berkomitmen dalam penyediaan Peta Rupabumi (RBI) skala besar 1:5.000, pemutakhiran Peta Rupabumi (RBI) skala menengah 1:50.000 serta penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) agar produk Kebijakan Satu Peta dapat diberbagipakaikan kepada publik secara bertahap untuk memberikan mafaat yang lebih luas dalam pembangunan Indonesia." ujar Aris Marfa’i, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).

Berdasarkan laporan kemajuan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dari Sekretariat Kebijakan Satu Peta kepada Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Pea status per bulan Juni 2022, Capaian Kompilasi terhadap target 158 IGT dalam Renaksi telah terkompilasi data spasial sebanyak 141 IGT, sementara untuk Capaian Integrasi terhadap target 158 IGT dalam Renaksi telah terintegrasi 78 IGT yang telah memenuhi standar format dan sistem koordinat, dan 25 IGT hasil pemutakhiran telah disebarluaskan melalui service Portal KSP.  Adapun untuk kegiatan Sinkronisasi, saat ini telah ditetapkan PITTI Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan serta PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan (Tatakan) untuk 34 Provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kebijakan Satu Peta terus dilanjutkan dalam rangka mendorong perbaikan kualitas Peta dan Perwujudan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang memenuhi kaidah Satu Standar, Satu Referesi, Satu Basis Data dan Satu Geoportal sebagai acuan berbagai percepatan pelaksanaan pembangunan nasional, kemudahan berinvestasi dan mendorong percepatan penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang diberbagai daerah.”, ujar Plt. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kartika Listriana, melalui sambungan video conference dalam kesempatannya ketika menyampaikan Kemajuan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta Kamis (30/6) di Cibinong.

Semangat optimalisasi penyebarluasan data IG melalui Geoportal didukung dengan penyesuaian terhadap produk hukum Kebijakan Satu Peta (Keppres No. 20/2018; Permenko No. 6/2018 dan Permenko No. 7/2018), dengan muatan perubahan diantaranya meliputi penyesuaian penerima akses, klasifikasi kewenangan akses untuk IGT yang menjadi Renaksi Perpres 23/202, serta tata kelola berbagi data dan IG terhadap perluasan pemanfaatan produk Kebijakan Satu Peta untuk publik.

“Dalam rangka menunjang pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, saat ini Sekretariat Tim Percepatan PKSP telah menyusun Rancangan Peraturan Kepala BIG tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik dalam Percepatan PKSP yang sedang dalam proses penetapan serta Rancangan Permenko Bidang Perekonomian terkait Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim Percepatan PKSP yang sedang dalam proses pembahasan.”, sambung Kartika Listriana, Plt. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Satuan Tugas 2 Sekretariat Tim Percepatan PKSP. (wdz/bph)




Berita Terkait