Kebijakan Satu Peta bahas Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial


20220705022928_kebijakan_satu_peta_bahas__kewenangan_akses_untuk_berbagi_data_dan_informasi_geospasial_..jpeg

Pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik produk integrasi Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) telah dimanfaatkan sejak diluncurkannnya Geoportal pada Tahun 2018 untuk mendukung implementasi berbagai program/kebijakan nasional. Saat ini geoportal telah dapat dibagi-pakaikan dilingkungan Instansi Pemerintah dengan kewenangan akun untuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur hingga Bupati/Walikota diseluruh Indonesia. Dengan berlakunya Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, maka diperlukan optimalisasi penyebarluasan data Informasi Geospasial melalui Geoportal melalui produk hukum turunan Kebijakan Satu Peta  diantaranya Keppres No. 20 Tahun 2018; Permenko No. 6 Tahun 2018 dan Permenko No. 7 Tahun 2018.

Muatan perubahan yang diperlukan berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2018 dengan berlakunya Perpres 23/2021 mengenai tata Kelola berbagi data dan kewenangan akses berbagi data dan IG, diantaranya:

  1. Perubahan terhadap Keppres 20/2018 tentang kewenangan akses untuk berbagi data dan IG melalui JIGN dengan penyesuaian muatan Daftar IGT dan klasifikasi kewenangannya
  2. Permenko 6/2018 dengan perubahan produk hukum menjadi PerkaBIG karena adanya Satuan Tugas 3 dalam Perpres 23/2021, kemudian perlu adanya perubahan muatan klasifikasi kewenangan akses untuk daftar IGT yang disesuaikan Renaksi Perpres 23/2021, penambahan pemegang akses untuk publik, serta klasifikasi dan berbagi IGT melalui service.
  3. Permenko 7/2018 dengan perubahan produk hukum Permenko menjadi PerkaBIG, kemudian perlu adanya penyesuaian tata kelola berbagi data dan IG

Dalam rangka mendorong optimalisasi penyebarluasan data IG melalui Geoportal dan pemanfaatannya lebih luas maka perlu peninjauan kembali dan perubahan terhadap ketentuan berbagi data dan Informasi Geospasial dalam Keppres No. 20 Tahun 2018 terkait Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial serta Pembahasan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim PKSP.

Kewenangan Akses untuk berbagi data dan informasi dalam kegiatan PKSP berdasarkan Permenko 6/2018, yang berlaku bagi Presiden/Wakil Presiden, Menko Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BIG, Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) diantaranya mengunduh, melihat dan tertutup. Berkaitan dengan kewenangan akses tersebut, perlu adanya penambahan klasifikasi akses untuk Publik. Kartika Listriana, selaku Plt. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan menyampaikan “Kewenangan akses kepada Publik perlu diperhatikan terhadap risiko, kerahasaiaan data, dan kepentingan data”. Beberapa perubahan pasal juga dibahas dalam revisi Keppres No. 20 Tahun 2018  diantaranya terkait penambahan pemegang akses bagi masyarakat dan juga isu -isu strategis terkait kebutuhan data.

Hadir dalam pembahasan ini diantaranya Plt. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kartika Listriana; Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial Lien Rosalina, Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Rachman Rifai; Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, I Ketut Hadi Priatna serta Perwakilan Deputi bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara, Perwakilan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Sekretariat Kabinet.




Berita Terkait