Tindak Lanjut Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang melalui Penyusunan Rencana Aksi Revisi RTRW Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah


20220912090604_tindak_lanjut_penyelesaian_ketidaksesuaian_pemanfaatan_ruang_melalui_penyusunan_rencana_aksi_revisi_rtrw_kabupaten_kota_di_provinsi_kalimantan_tengah..jpeg

Tim Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan (Tim PP43/2021) Deputi VI Kemenko Perekonomian terus melaksanakan sosialisasi dan tindak lanjut dalam rangka penyelesaian Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang khususnya terkait Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan. Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 bertempat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan sosialisasi terkait Kepmenko Bidang Perekonomian No. 242 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian mendampingi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk bersama sama dengan 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan melalui pembahasan Rencana Aksi Revisi RTRW Kabupaten/Kota.

Sri Suwanto, selaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah saat membuka acara menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi di Kalimantan Tengah sedang melaksanakan revisi RTRW Provinsi dan masih terjadi ketidaksinkronan antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota yang salah satunya disebabkan oleh penetapan delineasi kawasan hutan tingkat nasional hingga level tapak yang tidak saling sinergi.

Berdasarkan amanat PP 43 Tahun 2021 pasal 9 ayat 1 disampaikan bahwa Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK dilakukan melalui tahapan revisi RTRW Provinsi dengan target penetapan paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak PITTI Ketidaksesuaian antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri. Kemudian revisi RTRW Kabupaten/Kota dilakukan secara serentak oleh seluruh kabupaten/kota dalam lingkup satu provinsi yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak revisi RTRW Provinsi ditetapkan. Berdasarkan Kesepakatan Renaksi Penyelesaian PITTI Tatakan di Provinsi Kalimantan Tengah, ditargetkan Revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah selesai pada bulan Desember Tahun 2022. Adapun penyelesaian Revisi Perda RTRW Kabupaten/Kota ditargetkan paling lama setahun sejak ditetapkannya Perda RTRW Provinsi, yaitu pada bulan Desember Tahun 2023.

Shalahuddin selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik penetapan Kepmenko Perekonomian No. 242 Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, setelah RTRW Provinsi Kalimantan Tengah disahkan maka Kabupaten/Kota juga akan segera melakukan revisi perda RTRW Kabupaten/ Kota. Saat ini bahkan untuk beberapa Kabupaten/Kota juga sudah memulai proses revisi RTRW Kabupaten Kotanya.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kemenko Bidang Perekonomian yang diwakili oleh Marcia selaku Analis Kebijakan Madya/Koordinator Bidang Tata Ruang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisis PITTI Ketidaksesuaian Tatakan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat ketidaksesuaian tatakan (Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan) sebesar 16,8% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil analisis ketidaksesuaian paling besar terjadi pada ketidaksesuaian RTRW Kabupaten/Kota dengan Kawasan Hutan, yaitu seluas ± 1.381.899 Ha. Kondisi ini membuat diperlukannya komitmen dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penyelesaian ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan ini, telah disepakati Rencana Aksi penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan dalam bentuk kegiatan revisi RTRW Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Selanjutnya Rencana Aksi yang telah disepakati ini menjadi acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kepmenko No 242 Tahun 2022 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Ke depan, penyelesaian ketidaksesuaian melalui PITTI diharapkan dapat mendorong terwujudnya kepastian investasi, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta pelestarian lingkungan.




Berita Terkait