07
2022
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang menyerahkan Salinan Kepmenko Bidang Perekonomian No. 225 Tahun 2021 kepada Gubernur Riau
Gubernur Riau H Syamsuar pada 7 Januari 2022 melakukan audiensi dengan Wahyu Utomo Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam kesempatan ini Gubernur Riau membahas terkait beberapa hal terkait penataan ruang dan pertanahan serta Kawasan hutan. Secara khusus Gubernur Riau meminta solusi atas kasus sengketa lahan di sepanjang jalan Pekanbaru-Dumai kurang lebih 180 kilometer. H Syamsuar berharap agar masyarakat yang telah lama bahkan puluhan tahun tinggal di situ mendapatkan hak dan diakui kepemilikan atas tanah dimaksud. "Masyarakat di sepanjang jalan itu sudah banyak yang punya bukti kepemilikan atas tanah, baik berupa sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan. Lebih kurang 2 ribu sertifikat. Tapi sekarang seakan tidak diakui sertifikat itu," ungkap Gubernur Riau.
Baca Selengkapnya27
2021
Validasi Rancangan PITTI Membantu Menyelesaikan Permasalahan Ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan Ruang
Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta terkait pelaksanaan penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang mengacu pada Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Kebijakan Satu Peta menggelar rapat koordinasi dan klinik validasi rancangan PITTI Ketidaksesuaian Batas Administrasi, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua pada tanggal 13 Oktober 2021 di Bali.
Baca Selengkapnya07
2021
Validasi Rancangan PITTI dan Pemanfaatannya oleh Pemerintah Daerah
Dalam rangka menindaklanjuti sosialisasi Rancangan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) Ketidaksesuaian yang melibatkan 34 Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Kebijakan Satu Peta menggelar Rapat Koordinasi dan Klinik Validasi yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan mengenai Rancangan PITTI Ketidaksesuaian Batas Administrasi, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan untuk Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.
Baca Selengkapnya30
2021
Validasi Rancangan PITTI Ketidaksesuaian Wilayah Kalimantan untuk Penyelesaian Permasalahan Ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan Ruang
Sebagai tindak lanjut sosialisasi Rancangan PITTI Ketidaksesuaian yang melibatkan 34 Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang melalui Sekretariat Kebijakan Satu Peta menggelar Rapat Koordinasi dan Klinik Validasi Rancangan PITTI Ketidaksesuaian Batas Administrasi, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara pada tanggal 29-30 September 2021 di Hotel Swiss Bell Balikpapan, Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya16
2021
Penyusunan PITTI Ketidaksesuaian untuk Mendorong Penyelesaian Permasalahan Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan
Dalam Rapat Internal tentang Penataan Perizinan Pertambangan dan Perkebunan tanggal 4 Juni 2021 yang lalu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait melakukan inventarisasi dan pengecekan terhadap Perizinan Usaha Pertambangan dan Perkebunan untuk memastikan ketaatan para pelaku usaha terhadap peraturan perundang- undangan.
Baca Selengkapnya