Berita Terkait Kebijakan Satu Peta


Mar

29

2019
20190330111907_klinik_validasi_dan_survei_lapangan_kegiatan_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_sumatera_barat..jpeg

Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Sumatera Barat

Rapat Koordinasi dalam Rangka Klinik Validasi IGT dan Survei Lapangan Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada tanggal 27 hingga 29 Maret 2019. Identifikasi awal tumpang tindih berdasarkan tipologi, dari luas total wilayah Provinsi Sumatera Barat yang seluas 4.315.548 Ha, total luas tumpang tindih di Sumatera Barat 557.882 Ha atau 13% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah lokus tumpang tindih sebanyak 25.702 lokus.

Baca Selengkapnya

Mar

27

2019
20190327020652_bangun_kbm_tanjung_selor,_pemerintah_kembangkan_pusat_pertumbuhan_ekonomi_di_luar_jawa_bali..jpeg

Bangun KBM Tanjung Selor, Pemerintah Kembangkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa Bali

Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa-Bali, sebagai bagian dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Komitmen  tersebut dilakukan dengan membangun 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu yaitu Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Tanjung Selor. Untuk itu, hari ini, Rabu (27/3) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah menandatangani Kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. 

Baca Selengkapnya

Mar

22

2019
20190322031306_klinik_validasi_dan_survei_lapangan_kegiatan_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_bengkulu..jpeg

Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Bengkulu

Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian telah melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi IGT dan survei lapangan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Bengkulu. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Bapak H. Gotri Suyanto, M.Si, M.Soc.Sc selaku Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Dodi S Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Bapak Khafid Selaku Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial.

Baca Selengkapnya

Mar

21

2019
20190322030046_kebijakan_satu_peta_dan_percepatan_rdtr..jpeg

Kebijakan Satu Peta dan Percepatan RDTR

Jakarta - Pengaturan RDTR oleh suatu daerah menjadi sangat krusial karena dapat berdampak pada upaya peningkatan investasi sesuai dengan program pemerintah saat ini. Melalui RDTR investor dapat mengetahui dan memiliki kepastian bahwa lokasi yang akan dipilihnya telah sesuai dengan rencana pengembangan yang tertuang di Perda RDTR termasuk ketentuan perizinannya.

Baca Selengkapnya

Mar

20

2019
20190320110127_rencana_penambahan_igt_daya_dukung_daya_tampung_lingkungan_hidup_pada_one_map_policy..jpeg

Rencana Penambahan IGT Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Pada One Map Policy

Jakarta – Satupeta.go.id – Pada Jumat dua pekan lalu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) telah melakukan diskusi terkait pemanfaatan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH) dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Diskusi dihadiri oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Baca Selengkapnya