Berita Terkait Kebijakan Satu Peta


Mar

29

2021
20210331104956_sosialisasi_pp_no.43_tahun_2021..jpeg

Sosialisasi PP No.43 Tahun 2021

Pada tanggal 25 Maret 2021, telah berlangsung secara perdana Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

Baca Selengkapnya

Feb

21

2021
20210225114236_pemerintah_resmi_menerbitkan_pp_penyelesaian_ketidaksesuaian_..jpeg

Pemerintah Resmi Menerbitkan PP Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah

Pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara resmi berjumlah 49 Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Berdasarkan situs Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, Minggu (21/2/2021) berbagai peraturan turunan UU CK tersebut terdiri dari 45 PP dan 4 Perpres.

Baca Selengkapnya

Feb

19

2021
20210225105023_kebijakan_satu_peta_dukung_pemilihan_lokasi_aoi_program_food_estate_berkelanjutan..jpeg

Kebijakan Satu Peta Dukung Pemilihan Lokasi AOI Program Food Estate Berkelanjutan

Organisasi Pangan Dunia, FAO memprediksi bahwa pandemi Covid-19 berpotensi mengakibatkan terjadinya disrupsi rantai pasok bahan pangan yang dapat menjadi penyebab krisis pangan dunia. Dalam rangka meningkatkan kemandirian sektor pangan serta mengurangi ketergantungan komoditas impor, Pemerintah Indonesia mengusung pengembangan Food Estate yang diharapkan menjadi katalisator ketahanan pangan nasional. Konsep Food Estate merupakan kawasan pertanian yang mengembangkan komoditas pangan, hortikultura, buah-buahan dan aneka tanaman pangan yang terintegrasi dengan industri pangan, sarana produksi dan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan irigasi, jalan hingga konektivitas ke pelabuhan. Pengembangan Food Estate pertama kali diamanatkan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas, Jumat (26 Juni 2020) di Istana Negara yang menetapkan area pengembangan di Kawasan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG), Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan nasional kemudian berkembang hingga ditetapkan beberapa area pengembangan lain, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Papua. 

Baca Selengkapnya

Jan

28

2020
20200207112400_citra_satelit_solusi_kebijakan_strategis_nasional..jpeg

Citra Satelit Solusi Kebijakan Strategis Nasional

“Satelit adalah jawaban masa depan”, ujar Menristek/BRIN, Prof. Dr. Bambang Soemantri Brojonegoro dalam pembukaan acara Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Penginderaan Jauh Tahun 2020, Selasa (28/1/2020) di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya