Berita Terkait Kebijakan Satu Peta


May

23

2019
20190523015744_mrt_dan_pengaturan_pemanfaatan_ruang_bawah_tanah_di_dki_jakarta..jpeg

MRT dan Pengaturan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah di DKI Jakarta

Jakarta – satupeta.go.id Warga DKI Jakarta dan sekitarnya tentu tidak asing dengan Ratangga, Mass Rapid Transit (MRT) pertama di Indonesia. Keberadaan Ratangga berikut dengan stasiun bawah tanahnya tentu tidak dapat dipisahkan dengan pemanfaatan ruang bawah tanah. Pengaturan pemanfaatan ruang bawah tanah dalam skala nasional diatur dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007), sedangkan di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.167/2012 tentang Ruang Bawah Tanah yang merupakan tindak lanjut dari Perda No.1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Pergub DKI Jakarta 167/2012).

Baca Selengkapnya

May

21

2019
20190521112320_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_sumatera_selatan..jpeg

Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 15-17 Mei 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI dan survei lapangan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Sumatera Selatan. Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI bertempatkan di BAPPEDA Pemprov Sumatera Selatan, yang di pimpin oleh Bapak Dodi Slamet Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, dan dibuka oleh Bapak Hendrian Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Serta pembahasan terkait pembagian akun Geoportal kepada perwakilan daerah di Sumatera Selatan oleh Badan Informasi Geospasial yang diwakilkan oleh Bapak Rachman Rifai Selaku Kepala Bidang Penyebarluasan Informasi Geospasial.

Baca Selengkapnya

May

19

2019
20190519010054_pemerintah_dan_pt._bijb_serius_kembangkan_kawasan_aerocity_bandara_international_kertajati_jawa_barat..jpeg

Pemerintah dan PT. BIJB Serius Kembangkan Kawasan Aerocity Bandara International Kertajati Jawa Barat

Pada Jumat (17/5), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi (TARU-KSE) telah melakukan rapat teknis pengembangan kawasan Aerocity dan optimalisasi pemanfaatan Bandara International Kertajati Jawa Barat (BIJB) bersama dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Jawa Barat, PT Angkasa Pura II  (Persero), PT Angkasa Pura Property, PT BIJB, dan PT BIJB Aerocity Development, dan PT PP Pro Aerocity Development. Bandara yang telah diresmikan pada Juni 2018 dan termasuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional ini rencananya juga akan dikembangkan kawasan aerocity di sekitarnya dengan luas 3.480 Ha.

Baca Selengkapnya

May

06

2019
20190506012213_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_lampung..jpeg

Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Lampung

Pada tanggal 2-3 Mei 2019 bertempat di Gedung Pusiban (Kawasan Perkantoran Gubernur Provinsi Lampung), Tim PKSP menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan klinik validasi PITTI untuk wilayah Provinsi Lampung. Rapat dipimpin oleh Bapak Dodi S. Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi dan dibuka oleh Bapak M. Zaeni Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung.

Baca Selengkapnya

Apr

30

2019
20190430102050_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_sumatera_utara..jpeg

Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Sumatera Utara

Pada tanggal 24-26 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Kinik Validasi Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) dan Survei Lapangan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Sumatera Utara. Rapat ini diselenggarakan di Ruang Rapat BAPPEDA Pemprov Sumatera Utara dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Elisa Marbun selaku Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Aset SDA Provinsi Sumatera Utara. Kemudian rapat dimulai dengan paparan dari Bapak Dodi Slamet Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi terkait klinik validasi PITTI dan survey lapangan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya paparan dari Bapak Prabianto Mukti Wibowo selaku Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan terkait penambahan peta tematik perkebunan kelapa sawit dan tanah objek reforma agrarian (TORA) dalam peta indikatif tumpang tindih IGT.

Baca Selengkapnya