Berita Terkait Kebijakan Satu Peta


Apr

15

2019
20190418043045_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_jambi..jpeg

Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Jambi

Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI dan survey lapangan kegiatan sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 April 2019, dibuka oleh Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang bertempat di Bappeda, Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Rapat tersebut dipimpin oleh Ibu Marcia selaku Kepala Bidang Penataan Ruang, Kedeputian Keasdepan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi.

Baca Selengkapnya

Apr

09

2019
20190409064944_klinik_validasi_pitti_dan_survey_lapangan_dalam_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_bangka_belitung..jpeg

Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Bangka Belitung

Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi PITTI dan survey lapangan kegiatan sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Bangka Belitung dilakukan pada tanggal 4 hinggal 6 April 2019. Rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Dodi Slamet Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi dan dibuka oleh Bapak Dr. Yan Megawandi, SH., M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Mar

29

2019
20190330111907_klinik_validasi_dan_survei_lapangan_kegiatan_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_sumatera_barat..jpeg

Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Sumatera Barat

Rapat Koordinasi dalam Rangka Klinik Validasi IGT dan Survei Lapangan Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada tanggal 27 hingga 29 Maret 2019. Identifikasi awal tumpang tindih berdasarkan tipologi, dari luas total wilayah Provinsi Sumatera Barat yang seluas 4.315.548 Ha, total luas tumpang tindih di Sumatera Barat 557.882 Ha atau 13% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah lokus tumpang tindih sebanyak 25.702 lokus.

Baca Selengkapnya

Mar

27

2019
20190327020652_bangun_kbm_tanjung_selor,_pemerintah_kembangkan_pusat_pertumbuhan_ekonomi_di_luar_jawa_bali..jpeg

Bangun KBM Tanjung Selor, Pemerintah Kembangkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa Bali

Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa-Bali, sebagai bagian dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Komitmen  tersebut dilakukan dengan membangun 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu yaitu Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Tanjung Selor. Untuk itu, hari ini, Rabu (27/3) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah menandatangani Kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. 

Baca Selengkapnya

Mar

22

2019
20190322031306_klinik_validasi_dan_survei_lapangan_kegiatan_sinkronisasi_kebijakan_satu_peta_di_provinsi_bengkulu..jpeg

Klinik Validasi PITTI dan Survey Lapangan dalam Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Di Provinsi Bengkulu

Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian telah melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka klinik validasi IGT dan survei lapangan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Bengkulu. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Bapak H. Gotri Suyanto, M.Si, M.Soc.Sc selaku Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Dodi S Riyadi selaku Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Bapak Khafid Selaku Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial.

Baca Selengkapnya